RiauBook - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Perkebunan Sawit yang nantinya juga akan menyimpan uang untuk penanaman kembali (replanting) sawit khususnya kebun masyarakat.

"Sejauh ini untuk meremajakan lahan sawit, petani masih mengalami kesulitan pendanaan. Untuk mengatasi hal tersebut Kementrian Pertanian saat ini sedang mencarikan mekanisme pembiayaan untuk peremajaan kebun sawit tersebut. Salah satunya dengan membentuk BPDP. Menteri Pertanian tengah menyiapkan draf peraturan sebagai regulasi turunan untuk mengatur mekanisme penanaman kembali (Replanting) perkebunan sawit rakyat," kata Direktur BPDP Wicaksana kepada pers saat meninjau perkebunan sawit di Desa Pulau Birandang, Kecamatan Kampar Timur, Kampar, Jumat siang.

Ia menjelaskan, bahkan payung hukumnya pun sudah ada untuk menghimpun dana revitalisasi lahan sawit diluar dana APBN yang dibahas di level Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dana tersebut kata dia, salah satunya akan dipergunakan sebagai solusi pendanaan revitalisasi lahan sawit yang sudah mulai menua.

Wicaksana mengatakan, kegiatan itu telah dilandasi dengan Undang-undang Perkebunan Nomor 39/2014. Dasar ini jadi payung hukum terbitnya PP 24 2015 tentang Perhimpunan Dana Pekerbunan.

"Dana bagi pelaku usaha untuk berktivitas di pekerbunan bisa berasal dari dana masyarakat," katanya.

Selanjutnya, kata dia, tidak lanjut dari PP tersebut melahirkan Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dan untuk kelapa sawit.

"Untuk kegiatan pelaku usaha butuh dana untuk replanting, penelitian pengembangan, promosi, SDM, sarana prasarana termasuk biodeisel," katanya.

Dalam hal ini, lanjut dia, Kementan akan sangat berhati-hati dalam melakukan pendataan untuk skema replanting karena ini merupakan yang pertama kalinya dari penggunaan dan CPO Supporting Funds (CFS).

Salah satu hal yang menjadi sorotan, demikian Wicaksana, misalnya saat replanting nanti, petani sawit harus menunggu proses tersebut selesai sehingga mereka harus memiliki pekerjaan sementara lain.

Adapun untuk tahap awal, katanya, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan replanting untuk 300.000 lahan petani rakyat baik yang plasma atau swadaya.

Sementara itu, Bupati Kampar melalui Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar Bustan sangat berterima kasih karena Kabupaten Kampar yang pertama ditunjuk untuk mengaplikasikan bantuan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mengatur mekanisme penanaman kembali (Replanting) perkebunan sawit rakyat.

Bustan menambahkan, bantuan nanti untuk pekerbunan rakyat swadaya (Bukan KKPA). Apabila masa replanting (peremajaan) dari badan tersebut untuk membantu masyarakat dalam pendanaannya. Kebun tersebut nanti akan dikelola langsung oleh masyarakat melalui koperasi dan pendanaannya melalui bank.

"Bunga bank nantinya di subsidi oleh pemerintah melalui badan pengelolaan pekerbunan," katanya.

Pengelolaan replanting, kata dia, nantinya langsung dikelola oleh ketua kelompok sehingga masyarakat ini nantinya langsung punya hutang ke perbankan tanpa pihak yang lain.

Adapun keuntungannya dari program ini, lanjut dia, yakni bisa memotong satu mata rantai yang selama ini terjadi. Keuntungan kedua, pihak masyarakat terbantu oleh program ini dalam pengurusan dengan pihak bank. Dan nantinya dilegalisasi oleh Dinas terkait yaitu Dinas Pekerbunan.

"Untuk Desa Pulau Birandang  yang ditinjau BPDP, kami siapkan lahan bekisar sekitar 100-200 hektare, ada kemungkinang nantinya kita tambah juga dengan lahan pekerbunan dari Desa yang lain," kata dia. (fzr)