Riau Book- Menjelang pemberlakuan aturan baru tentang pelaku Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia Riau ingatkan pengusahanya mengurus Izin.

"Mendaftarkan usahanya sebelum 7 April 2017 mendatang masih diberi kemudahan syarat," kata Kepala BI Riau Siti Astiyah di Pekanbaru, Rabu (1/3/17).

Sebaliknya Siti mengingatkan jika lewat tanggal tersebut, maka usaha kegiatan tersebut dianggap ilegal dan dikenai sanksi.

Ia mengatakan pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi dan mendorong setiap usaha penukaran mata uang asing mengurus izin.

Tujuan BI mengatur kegiatan KUPVA BBI ini untuk mewujudkan penyelenggaraan KUPVA BB yang aman, efektif dan profesional dengan memperhatikan perlindungan konsumen dan prinsip tata kelola yang baik.

"Kita imbauan agar para pelaku usaha segera mendaftarkan usahanya kepada BI. Karena kalau nanti lewat dari tanggal 7 April, maka akan dipastikan usaha tersebut mendapat sanksi tegas," ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan 3 lembaga terkait yaitu PPATK, BNN dan kepolisian untuk melakukan pengawasan dan pemantauan bahkan penerapan saksi.

"Koordinasi antar 4 lembaga ini kita lakukan sebagai upaya hukum di bidang penertiban KUPVA BB berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Siti menambahkan data Bank Indonesia jumlah penyelenggara KUPVA BB berizin di wilayah Riau pada bulan Januari 2017 ada 22. Namun pada awal Februari lalu ada 2 izinnya yang dicabut atas permintaan penyelenggara yakni di Dumai dan Selat Panjang.

"Kini hanya ada 20 penyelenggara KUPVA BB yang berizin di wilayah Riau," katanya mengakhiri.(Ver/RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau