RIAUBOOK.COM - Menindaklanjuti pengaduan dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang digusur Satpol PP, saat melakukan penertiban PKL di kawasan depan Istana Siak, Waterfrom City dan kawasan taman sekitaran kota Siak yang kemudian dipindahkan ke lokasi yang menurut PKL tidak presentatif sehingga berdampaknya penurunan penjualan para pedagang.

Untuk itu, komisi I DPRD Siak memanggil para PKL ke gedung DPRD Kabupaten Siak, untuk melakukan Hearing dengan Satpol PP, Dinas Koperasi dan UMKM Siak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Siak, Dinas Perhubungan Siak dan lurah Kampung Dalam Siak, Selasa (21/03/2017).

Sementara, untuk PKL diwakili oleh Buyung, yang sehari-hari berjualan di taman depan Istana Siak.

Kepala Satpol PP, Hadi Sanjoyo menyampaikan terkait hal ini, pihaknya yang memiliki fungsi untuk mengawal dan menjalankan Perda sesuai yang diinstruksikan dalam Perda tersebut untuk menertibkan PKL dari titik-titik wisata.

"Kita hanya menjalankan, sesuai dengan Perda yang berlaku di Kabupaten Siak ini," kata Hadi.

Hal senada juga diutarakan pihak Dinas Pariwisata, Ari Darmawan, mengatakan keberadaan PKL yang menjamur di sekitar kawasan pariwisata dapat mengganggu kenyamanan para wisatawan.

"Seperti sampah yang berserakan dan parkir tidak beraturan, tentu mengganggu lalu lintas wisatawan," kata Ari.

Menyikapi persoalan yang sudah lama menjadi polemik bagi PKL tersebut, Ketua Komisii I Sujarwo yang didampingi anggotanya Jannes Simanjuntak, Miduk Gurning dan Syamsurijal menyepakati untuk sementara waktu para PKL diperbolehkan untuk malam Minggu berjualan di sepanjang jalan Datuk Pesisir dan hari minggu siangnya di sepanjang jalan di samping Balai Tenun.

"Ini sebagai upaya peningkatan perekonomian bagi PKL dan menjaga kenyamanan wisatawan berkunjung ke Siak," kata Sujarwo. (RB/Agus)