RIAUBOOK.COM- Tugas pemerintah daerah dalam hal ini instansi perdagangan yang harusnya melakukan pemeriksanaan barang-barang kadaluarsa di pasaran, saat ini telah diambil alih oleh pihak provinsi.

Daerah tidak dibenarkan lagi untuk melakukan pengecekan peredaran barang-barang makanan atau minum maupun barang dagangan lainnya di pasaran. Yang melakukan tugas tersebut saat ini justru pihak provinsi.

Tentu saja kebijakan tersebut dikhawatirkan kurang efektif, sebab jangankan dari provinsi, dari daerah itu sendiri juga tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Sebab banyaknya tugas dan luasnya medan yang harus diawasi secara berkala itu.

Ini akan akan menimbulkan persoalan baru nantinya di tengah masyarakat. Untuk itu kepada masyarakat luas kita harapkan agar menjadii konsumen yang cerdas mencermati terlebih dahulu barang-barang yang akan dibeli.

"Khususnya barang bahan makanan atau minuman, jangan sampai terbeli barang yang sudah kadaluarsa,"ungkap Kadis Perindag Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Meranti H.Herman SE, melalui Kabid Perdagangan Mahayaruddin, di ruang kerjanya Kamis (23/3/2017).

Disebutkannya, pihaknya saat ini tidak lagi diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan barang-barang dagangan di pasaran. Hal itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Sehingga ada laporan masyarakat yang mengatakan mini market menjual barang-barang yang tidak sehat, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa.

"Ibarat kita menemukan maling walaupun sudah di depan mata, tapi kita tidak bisa menangkapnya. Kita kasih tahu dulu kepada atasan. Sehingga petugas belum sempat datang maka malinya sudah keburu lari. Begitu gambaran tentang tugas pengawasan yang ada pada kami saat ini,"sebut dia lagi.(Jos/RB)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau