RIAUBOOK.COM - Legislator Riau menyatakan perusahaan yang tidak menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bisa diberi sanksi.

"Karena CSR sifatnya wajib sebagai tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat," kata anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Rohil, Karmila Sari lewat telepon selular, Jumat (7/4/2017).

Ia katakan, bahwa telah ada Perda berkaitan dengan CSR yang ditetapkan melalui Pergub (Peraturan Gubernur) dan itu telah disosialisasikan.

Ia katakan, pemerintah juga diminta untuk merangkum data lengkap CSR yang disalurkan perusahaan di Provinsi Riau.

Dijelaskan, dalam perda ini ada aturan untuk membuat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FTJSP) Provinsi Riau yang diketuai gubernur, penasihat DPRD, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) serta pengurus Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan perusahaan-perusahaan juga mengikutsertakan Perguruan Tinggi.

Ditambahkan, mekanisme laporan rencana, pembiayaan, ukuran sasaran dan evaluasi yang dibuat oleh perusahaan dilaporkan tiap enam bulan ke pemda.

"DPRD juga memiliki hak untuk melakukan hearing apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR dan pelaporan. Apabila tidak dilaksanakan maka akan diberikan sanksi teguran dan administrasi untuk perusahaan tersebut. Perusahaan di sini juga termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD

(Badan Usaha Milik Daerah) dan swasta," katanya.

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau menyatakan penyaluran dana CSR diserahkan sepenuhnya ke masing-masing perbankan.

"Terkait dengan penyaluran CSR perbankan, diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing'masing perbankan sesuai kewenangannya," kata Kepala Kantor Perwakilan OJK Riau, M Nurdin Subandi. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau