RIAUBOOK.COM - Anggota DPD RI asal pemilihan Riau, Intsiawati Ayus menilai positif dengan diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kawasan Gambut.

Menurut senator Riau ini, kita harus melihat latar belakang terbitnya peraturan ini, yaitu upaya untuk pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup, terutama kawasan gambut.

"Peraturan yang merupakan implementasi dari PP 57/2016 ini bagi saya sangat positif karena pro pemulihan dan perlindungan kawasan gambut," ujarnya kepada RIAUBOOK.COM, Senin (17/4/2017).

Menurutnya, dalam Permen 17 tersebut ada urgensi ekologis di dalamnya, yaitu pencadangan ekosistem gambut di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Seperti kewajiban untuk mengalokasikan 30% areal kerja sebagai zona lindung di skema kesatuan hidrologis lahan gambut.

Peraturan ini harus dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memulihkan dan melindungi ekosistem gambut.

"Jangan lupa Riau trauma dengan Karhutla yang berkepanjangan, Terbitnya peraturan ini tentu ini sudah melalui proses diskusi dan konsultasi terlebih," jelasnya.

Harus diingat juga di Riau ini ada ratusan izin HTI yang bermasalah juga menunggak pajak ratusan triliun, peraturan harus diperbaiki dan direvisi.

Namun demikian, dampak peraturan baru ini tentu sangat signifikan. Terutama dirasakan oleh perusahaan pemegang konsesi HTI di lahan gambut.

Oleh sebab itu Pemerintah selayaknya melakukan sosialisasi dan memberikan klarifikasi lebih lanjut karena peraturan ini masih mengandung banyak presepsi dan tafsiran.

Tetap dari sisi jaminan investais dan kepastian hukum harus dijaga karena sektor ini terutama di Riau merupakan salahsatu penyumbang PDB terbesar.

Perlakuan terhadap perusahaan juga harus dibedakan karena ada perusahaan yang nakal ada yang taat hukum.

Di tataran implementasi selama masa transisi ini akan terjadi banyak problem bisa jadi masih banyak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.

Intinya sekarang, bukan soal pro pemulihan atau pro investasi tapi harus ada jalan tengah agar perusahaan memiliki waktu dan kesempatan untuk menyesuaikan dengan peraturan baru.‎ (RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau