RiauBook - Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Undang-undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU tentang Pemerintah Daerah.  Kedua undang-undang tersebut sudah mendapatkan nomor lembaran negara dan secepatnya akan diserahkan ke DPR.

"Kami berharap Menkum HAM selesai sore ini, kalaupun tidak bisa serahkan hari ini (ke DPR), besok pagi," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada wartawan di sela rapat kerja di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (2/2/2015), seperti dikutip dari detik.com.

Seperti diketahui, dua undang-undang tersebut sudah disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Januari lalu.

Setelah ditandatangani oleh Presiden, itu artinya Undang-undang tentang Pilkada langsung dan UU tentang Pemda sah diundangkan. Namun sejumlah politikus di DPR berencana mengusulkan revisi setelah dua undang-undang tersebut diundangkan.

Partai Golongan Karya pimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) misalnya mengusulkan revisi atas sejumlah pasal di UU Pilkada langsung.

"Pertama, aturan tentang pasangan calon. Jelas-jelas Perppu menyatakan gubernur, bupati, walikota dipilih sendiri tidak berpasangan. Namun pasal 40 Perppu, calon diajukan berpasangan. Jadi harus ada perbaikan dari Perppu karena 2 pasal bertentangan," kata Ical saat bertemu dengan Ketua DPD I dan II Golkar se-Indonesia di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Masalah kedua yang ingin dipertegas Golkar versi Ical adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Belum dipastikan lembaga yang mengadili apakah Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA).

Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik memastikan bahwa revisi tersebut tak akan mengganggu persiapan Pilkada serentak yang akan dimulai tahun ini.

"Revisi yang diajukan DPR tidak menghalangi KPU meneruskan persiapan pilkada. Apa yang telah kami lakukan dalam tiga bulan terakhir akan dilanjutkan," kata Husni.

Tahun ini Pilkada serentak akan digelar di 204 daerah, terdiri dari 97 kabupaten dan kota serta tujuh provinsi. Termasuk empat kabupaten dan kota di Riau, yakni Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu dan Kota Dumai.

Berdasarkan jadwal sementara, Pilkada serentak akan digelar 16 Desember 2015. (shs)