RIAUBOOK.COM - Pelemahan ekonomi global turut dirasakan daerah meski saat ini era otonomi, bahkan tanda-tanda krisis disebut sudah mulai terasa di Provinsi Riau.

Berikut adalah tanda-tanda krisis ekonomi di Riau:

1. Rasionalisasi APBD

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi sebelumnya menyatakan, rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemda setempat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nilainya mencapai lebih Rp700 miliar.

Menurut Hijazi, rasionalisasi dilakukan karena anggaran yang over estimate. Karena itu tidak ada pilihan lain selain pemangkasan, agar penggunaan anggaran bisa dimanfaatkan yang lain.

Rasionalisasi terjadi setelah Pemerintah Pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) migas karena hasil migas yang sudah meurun drastis, ditambah merosotnya harga minyak dunia.

Rasionalisasi anggaran tersebut memberi dampak yang cukup luas hingga membuat pembangunan di daerah ini menjadi turut melambat.

2. Kontraktor Mengeluh

Sejumlah pengusaha kontraktor di Riau turut terkena imbas dari pemangkasan APBD Riau tahun 2017.

Banyak dari kontraktor tersebut mengeluhkan minimnya proyek fisik dan macetnya pembayaran atas proyek yang telah selesai dikerjakan tahun lalu.

Bahkan beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Riau masih memiliki utang ke kontraktor dengan jumlah ratusan miliar rupiah untuk dibayarkan tahun ini.

"Kondisinya sudah sangat mencekik," kata Asrizal, seorang kontraktor sekaligus konsultan pembangunan di Pekanbaru, Minggu (30/4/2017).

3. Penghapusan Subsidi

Kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi listrik bagi pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) daya 900 Volt Ampere (VA) cukup dirasakan bagi banyak warga kurang mampu di Riau.

Meski Badan Pusat Statistik (BPS) Riau merilis tingkat kemiskinan Riau pada September 2016 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun 2015.

Dipresiksi tahun ini, jumlah penduduk miskin di Riau yang tadinya berjumlah 501,5 ribu jiwa atau 7,67 persen dari total jumlah penduduk Riau, akan terus bertambah.

Kondisi itu seiring banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penghapusan subsidi listrik, dan juga pembatasan konsumsi premium sebagai bahan bakar kendaraan termurah.

4. BPD Terbelit Kasus Miliaran

Bank Pembagunan Daerah (BPD) merupakan kas daerah yang selama ini menjadi tolok ukur pembagunan di Provinsi Riau, mengingat pemutaran uang pemda berada di perusahaan perbankan ini.

Namun sejak beberapa tahun terakhir, BPD Riau mengalami persoalan yang sangat serius hasil dari buruknya managemen hingga terbelit kasus yang terindikasi mendatangkan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Untuk diketahui, bahwa BPD Riau mayoritas sahamnya dimiliki Pemprov Riau dan pemkab/kota, namun pengawasan terhadap perbankan ini sangat longgar.

BPD Riau memiliki banyak peranan, di antaranya mempunyai tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Selain itu, BPD Riau juga sebagai pengguna dana bagi masyarakat yang berbentuk kredit yang diberikan dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian Provinsi Riau maupun Provinsi Kepri.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, BPD Riau telah terbelit sejumlah kasus, mulai dari kredit fiktif hingga kredit macet yang nilainya mencapai lebih Rp300 miliar dan juga kasus penerbitan obligasi senilai triliunan rupiah.

Berbagai persoalan hukum BPD Riau itu membelenggu berbagai hal, hingga membuat perbankan ini menjadi sulit untuk berkembang dan hanya mengandalkan pemutaran uang sebagai kas daerah.

Terlebih, kondisi pelemahan ekonomi yang luar biasa saat ini, membuat potensi risiko kredit macet menjadi lebih tinggi.

Pengamat perbankan, Goei Siauw Hong, mengatakan, bahwa ketika berbankan mendapatkan berbagai persoalan, terlebih dalam tingginya persoalan hukum dan utang, maka itu menjadi kondisi yang wajib diwaspadai karena menjadi tanda kebangkrutan.

Ia katakan, risiko utama yang menjadi ancaman kelangsungan suatu bank terdiri dari 4 macam, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Apa itu risiko kredit? Ia jelaskan, bahwa risiko ini terjadi akibat kegagalan bayar dari para debitur atau para peminjam dana di bank. Beberapa hal yang menyebabkan munculnya risiko ini di antaranya kredit macet, transaksi forward atau derivatif (treasury), investasi dan pembiayaan perdagangan.

Kemudian jenis risiko ke dua sebagai penyebab bank mengalami kebangkrutan adalah risiko pasar yang timbul akibat adanya perubahan suku bunga dan nilai tukar. Misalnya, bank merugi karena adanya kenaikan suku bunga yang mengakibatkan harga obligasi turun.

Risiko yang juga menjadi ancaman adalah risiko operasional yang umumnya menyangkut masalah faktor sistem baik itu terkait teknologi yang digunakan maupun karena faktor manusia. Contoh kasusnya adalah jaringan yang diretas atau sistem offline pada ATM.

Risiko terakhir adalah risiko likuiditas yang lebih umum disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau pun yang berasal dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.

Selain keempat risiko utama tersebut, bank juga berhadapan dengan beragam risiko lainnya, misalnya risiko reputasi, risiko strategik, risiko hukum, dan risiko kepatuhan.

Dalam upaya menghindari kegagalan bank, lanjutnya, maka pihak regulator atau pembuat kebijakan harus menyusun aturan yang mengatur kecukupan modal dan juga likuiditas. Hal inilah yang menjadi kunci utama agar kesehatan perbankan dapat tetap terjaga dan terhindar dari risiko sistemik. (RB/fzr)