RIAUBOOK.COM - Lahan gambut dan lahan basah telah digarap habis-habisan secara nyata, tanpa batas hingga menyebabkan potensi buruk bagi bumi, serta potensi gambut untuk berkontribusi terhadap perubahan iklim kian terancam.

Penelitian baru-baru ini menemukan mungkin ada lebih luas lagi lahan gambut di daerah tropis, setidaknya tiga kali lipat dari yang diperkirakan sebelumnya, dengan implikasi besar bagi konservasi dan pengelolaan lahan gambut untuk mata pencaharian, keberlanjutan dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pesan resmi CIFOR diterima RiauBook.com pada Sabtu (13/5/2017). The Center for International Forestry Research (CIFOR) dan mitra menyoroti temuan penelitian ini pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan (UNFCCC) Bonn Konferensi Perubahan Iklim, yang diadakan 8-18 Mei di Bonn, Jerman.

Temuan baru dibahas di sebuah acara resmi pada tanggal 11 Mei, berjudul potensi penyimpanan karbon megah lahan basah dan lahan gambut, yang diselenggarakan oleh CIFOR bersama dengan European Space Agency (ESA) Re-, Universitas Friedrich Schiller Jena (FSU Jena) dan Wageningen University & Research (WUR).

Luas Gambut

Daniel Murdiyarso, peneliti utama di CIFOR pada lahan basah dan lahan gambut, dan moderator acara sesi Kamis (9/5/2017) di Bonn, menyatakan, kegiatan itu adalah bagian dari proyek yang mengembangkan model sistem pakar untuk pemetaan lahan gambut tropis dan lahan basah di seluruh dunia.

Dari sumber peta ditemukan diperkirakan 4,7 juta km 2 dari lahan basah dan 1,7 juta km 2 dari lahan gambut di seluruh dunia, melebihi perkiraan sebelumnya.

Murdiyarso mengatakan penelitian lebih lanjut 'pengecekan lapang' diperlukan untuk lebih memahami distribusi dan kualitas lahan gambut dan lahan basah, dan bagaimana kondisi itu sedang digunakan oleh masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya.

Jutaan orang mendapatkan mata pencaharian mereka tanpa harus menggarap lahan gambut, tetapi praktik tidak berkelanjutan mengancam integritas ekosistem ini, dan bisa mempercepat perubahan iklim global.

Drainase, pembakaran dan konversi lahan gambut untuk pertanian dan keperluan lainnya merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca.

Ada kebutuhan mendesak untuk mengembangkan praktek pertanian berdampak rendah yang dapat mempertahankan keberadaan gambut dan orang-orang di sekitarnya.

Hasil penelitian juga memiliki implikasi untuk inisiatif mitigasi perubahan iklim global. Kaya bahan organik, lahan gambut adalah sepertiga dari cadangan karbon di dunia, yang berarti bahwa mengukur tingkat dan distribusi mereka, dan memastikan konservasi dan restorasi, sangat penting untuk penghitungan karbon dan upaya mitigasi lainnya.

"Lahan Gambut dan lahan basah memegang nilai-nilai yang beragam - untuk keanekaragaman hayati, jasa ekosistem dan mata pencaharian lokal. Upaya untuk melestarikan atau mengembalikan lahan terdegradasi perlu memperhitungkan peran mereka dalam mata pencaharian mendukung dan pembangunan berkelanjutan," kata Murdiyarso.

Produsen Utama

Diketahui, bahwa Indonesia adalah salah satu produsen utama untuk komoditi kayu, kertas dan industri kelapa sawit dunia sejak tahun 1970-an.

Akibat ekspansi sektor bisnis kehutanan ini, deforestasi secara masif terus terjadi dan Indonesia kehilangan lebih dari setengah tutupan lahan gambutnya. Hanya sekitar 10 juta hektar lahan gambut yang tersisa di tahun 2010, dan pada 7 tahun ini, hutan di tanah air terus tergerus, dibuktikan kasus-kasus kebakaran hutan yang masih terjadi.

Di Riau, kondisi lahan gambut sudah beralihfungsi menjadi hutan tanam industri, perkebunan sawit dan tambang. Hanya di Papua yang masih tersisa lahan gambut yang kondisinya masih cukup baik.

Kondisi ini masih terus berlangsung. Setiap tahun Sumatera kehilangan 5 persen hutan dataran rendahnya; hal serupa terjadi di Kalimantan, demikian dikutip dari mongabay.

Papua sempat terancam, menjadi korban berikutnya. Dengan angka penabangan hutan yang meningkat, pabrik pengolahan bubur kertas sudah direncanakan dan lahan dalam jumlah yang masif yang masuk kawasan konsesi, sebelumnya sempat dikembangkan di Sumatera dan Kalimantan.

Kelanjutan dari degradasi hutan adalah pertanda lain munculnya masalah di masa mendatang. Di lokasi-lokasi hutan gambut yang sudah ditebang, terfragmentasi atau dikeringkan kini berubah dari sumberdaya yang tidak mudah terbakar menjadi sumber titik api.

Sebuah kajian terhadap lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan di lahan gambut seluas 10 juta hektar ditemukan bahwa sebagian besar lahan gambut ini sudah terdegradasi. Kurang dari 4 persen yang masih tertutup hutan rawa gambut dan hanya sekitar 11 persen yang tertutup hutan yang relatif baik.

Sisanya adalah sumber titik api dan sudah diubah menjadi perkebunan, seperti yang sudah terjadi di Pulau Sumatera, demikian mongabay.

Perubahan iklim sendiri kini terjadi salah satunya akibat dampak dari hilangnya hutan gambut. Perubahan iklim menyebabkan musim kering lebih panjang di Indonesia, menyebabkan titik api yang lebih banyak dan berbagai bencana alam lainnya. Sepanjang kemunculan El Nino tahun 2006 silam di Indonesia, tak kurang dari 40.000 titik api muncul di lahan gambut Indonesia.

Restorasi Gambut

Mengingat pentingnya lahan gambut bagi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG).

Awal tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengyatakan, bahwa pihaknya memberi target khusus kepada BRG untuk merestorasi 400 ribu hektare lahan gambut tahun ini.

Jokowi mengatakan, setelah satu tahun terbentuknya BRG, pemerintah terus mengevaluasi pengaturan dan tataran implementasi restorasi lahan gambut di lapangan.

"Evaluasi harus terus-menerus kita lakukan karena BRG diberi target restorasi pada tahun 2020 sampai 2 juta hektare di 7 provinsi. Yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Dan pada tahun 2017 ini, BRG diberi target untuk melakukan restorasi sampai 400.000 hektare atau 20 persen dari total target," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Jokowi mengatakan dirinya ingin mendapatkan laporan rutin dari BRG, terutama terkait dengan kendala di lapangan dalam memenuhi target tersebut. Dia juga menegaskan BRG tidak akan bekerja sendirian dalam upaya mencapai target tersebut.

"Perlu dukungan penuh dari kementerian lembaga dan pemda. Saya juga menekankan agar seluruh warga di sekitar ekosistem gambut maupun swasta dan BUMN pemegang konsesi diwajibkan terlibat dalam restorasi gambut," katanya.

Jokowi katakan, semua pihak yang terlibat, terutama masyarakat, harus ikut menjaga kelestarian dan ekosistem lahan gambut dengan prinsip pengelolaan gambut yang lestari.

Sehingga, lanjut dia, pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan ekonomi dan kesejahteraan dapat dilakukan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Terutama menjaga hidrologis dan keutuhan ekologis kubah gambut.

Selain itu, kata presiden, perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kubah gambut sangat penting dan jadi prioritas bersama untuk mencegah terulangnya kebakaran di lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan.

"Kebakaran di lahan gambut harus kita cegah sedini mungkin, karena jelas akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Sekali lagi saya tekankan, perlindungan dan pemulihan fungsi ekologis kubah gambut adalah kepentingan kita bersama dan harus menjadi kerja kita bersama," kata Jokowi.

Ancaman PHK

Sikap tegas pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi membuat sejumlah perusahaan kehutanan 'kebakaran jenggot' dengan menyatakan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.

Ancaman itu direncanakan akan dilaksanakan pada Juni 2017 dengan PHK terhadap 2.000 karyawan untuk tahap pertama, alasannya lahan HTI yang menyusut akibat program Presiden Jokowi.

"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.17/2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri LHK No 12/2015 tentang pembangunan hutan tanaman industri (HTI) yang membuat kita tepaksa melakukan PHK," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Riau, Muller Tambubolon, Kamis (11/5/2017).

Dalam peraturan itu, semua perusahaan pemegang konsesi HTI perlu merencanakan kembali penataan ruang areal gambut dan wilayah kerjanya yang diikuti dengan perubahan rencana kerja usaha (RKU).

"Dalam peraturan Menteri LHK, maka lahan HTI seluas 398.216 akan berubah menjadi fungsi kawasan lindung. Itu artinya HTI sebagai bahan produksi kertas di Riau telah berkurang 76 persen. Karenanya, perusahaan kehutanan di Riau terpaksa mem-PHK karyawannya secara bertahap," kata Muller.

Muller menjelaskan, kini izin HTI yang ada di Riau seluas 1.415.176 ha. Dari jumlah itu, diproyeksi untuk tanaman pokok seluas 719.295 ha. Sisanya 234.359 ha untuk tanaman kehidupan yang dikelola masyarakat sekitar areal konsesi HTI. Sedangkan kawasan lindung seluas 37.921 ha dan ada 61.289 areal konsesi justru dikuasai pihak lain.

"Realisasi di lapangan dari proyeksi tanaman pokok seluas 719.296 ha, yang baru ditanami HTI hanya 526.070 ha. Kebijakan pemerintah seluas 398.216 akan dialihfungsikan menjadi kawasan lindung. Maka luasan HTI kita saat ini hanya tersisa seluas 127.854 ha saja," kata Muller.

Dengan kebijakan Menteri LHK tersebut, pihak perusahaan kehutanan secara berangsur terpaksa melakukan PHK. Tahap awal usai lebaran Juni 2017, ada 2.000 karyawan. Hingga akhir tahun akan bertambah lagi 2.000 karyawan lagi.

"PHK ini akan terus berlanjut seiring luasan HTI yang akan berkurang. Rencananya kita akan mem-PHK 20.790 orang. Konsekuensinya kita perusahaan kehutanan akan menanggung biaya PHK sebesar Rp520 miliar lebih," kata Muller.

Menurut Muller, PHK itu baru untuk perusahaan bergerak kehutanan atau di sektor hulu. Ini juga akan berimbas pada sektor hilir terhadap karyawan perusahaan pabrik kertas yang ada di Riau.

Muller menjelaskan, selama ini luas HTI di Riau dapat menghasilkan 22 juta meter kubik per tahun untuk kebutuhan dua pabrik kertas. Dengan 76 persen areal HTI akan dijadikan kawasan lindung, maka produksi bahan baku untuk pabrik kehilangan 9,5 juta meter kubik per tahunnya.

Namun ahli berpendapat, pemerintah tidak perlu menghiraukan ancaman PHK perusahaan kehutanan tersebut. Karena jika 398.216 hektare lahan dibebaskan, maka masyarakat yang di PHK dapat mengelola kawasan itu menjadi lebih asri dan tidak merusak tatanan kehidupan.

Atau seperti kata Daniel Murdiyarso, peneliti utama di CIFOR pada lahan basah dan lahan gambut, bahwa sesungguhnya jutaan orang mendapatkan mata pencaharian mereka tanpa harus menggarap lahan gambut.

Parahnya menurut dia, pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, dengan praktik tidak berkelanjutan, justru akan mengancam integritas ekosistem, dan bisa mempercepat perubahan iklim global.(RB/fazar)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau