RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau digugat ke Mahkamah Agung oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Indonesia (Fitra) karena dinilai APBD tahun 2017 tidak sesuai peraturan yang lebih tinggi dan tidak amanah.

Salah satu karena anggaran kesehatan yang dianggarkan secara keseluruhan dalam APBD tahun 2017 tidak sesuai amanat UU yang mensyaratkan minimal 10 persen di luar gaji.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau mengatakan itu kemungkinan hanya untuk kebaikan Riau saja.

"Itu mungkin untuk kebaikan anggaran Pemprov Riau," kata Rahmad Rahim di Pekanbaru, Selasa (1/8/2017).

Selain anggaran kesehatan, Fitra juga menyoroti anggaran di BPBD Riau yang dinilai sangat kecil, padahal itu penting dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Fitra mungkin melihat ada ketidak efisienan di anggaran BPBD," katanya.

Sebelumnya Pemprov Riau sudah melakukan rapat dengan OPD terkait yang mendapat gugatan dari Fitra untuk mendampingi dan memberi jawaban ke MA. (RB/habir)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau