Ilustrasi. (net)

Minggu, 12 November 2017 - 13:20 WIB 1670000

Awas, Mafia Perdagangan Manusia Incar Remaja Tamatan SMK

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau PJTKI nakal diindikasi mulai menggunakan Bursa Kerja Khusus (BKK) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menjaring buruh migran bergaji murah, demikian LSM Migrant Care.

Lulusan baru SMK atau SMA itu ditempatkan bukan sesuai dengan keahliannya, seringkali, penempatan kerja juga tak sesuai dengan kontrak yang ditandatangani buruh migran saat pra penempatan.

Lulusan sekolah kejuruan disasar mafia perdagangan manusia lantaran memiliki spesifikasi keahlian yang baik tetapi minim pengalaman.

Koordinator Migrant Care wilayah Kebumen, Syaipul Anas mengatakan, penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tak sesuai kontrak dengan gaji murah itu bisa disebut sebagai perdagangan manusia. Penggunaan BKK sekolah itu juga disebut sebagai modus baru.

Ia menjelaskan, dalam praktiknya, Bursa Kerja Khusus (BKK) sekolah bekerja sama dengan PPTKIS. Lantas, PPTKIS tersebut menjanjikan kepada BKK yang dikelola sekolah untuk menyalurkan lulusan ke pasar kerja luar negeri.

Namun, kata Anas, banyak kasus ditemui, lulusan SMK tak ditempatkan sesuai dengan pekerjaannya. Mereka justru bekerja di luar keahlian spesifiknya, antara lain sebagai kuli bangunan dan buruh perkebunan.

"Cilacap ini sebenarnya juga banyak kasus-kasus buruh migran yang berkategori human trafficking. Nah, sekarang modusnya itu, yang sedang ramai itu, lewat BKK, Bursa Kerja Khusus. Lewat anak-anak sekolah, SMA dan SMK," Anas menjelaskan, Sabtu, 11 November 2017, dilansir RiauBook.com dari liputan6.

Menurut Anas, pekerjaan yang tak sesuai dengan kontrak kerja telah masuk dalam kategori perdagangan manusia. Sebab, ada unsur penipuan. Unsur perdagangan yang kedua adalah eksploitasi tenaga kerja manusia tanpa jelas kompensasinya.

Kasus terakhir di Cilacap, Sebanyak 47 orang lulusan SMK yang memiliki keahlian otomotif dan listrik disalurkan ke Malaysia. Namun, setelah sampai ke negara tujuan, puluhan lulusan SMK itu tak bekerja sesuai dengan kontrak yang ditandatangani di awal. Mereka justru bekerja di sebuah perusahaan penyuplai sarang walet.

Para buruh migran membersihkan sarang walet dengan jam kerja yang tak terukur dan tanpa patokan waktu yang jelas. Pekerja migran itu bekerja mulai pukul 09.00 pagi hingga 02.00 dini hari. Itu terjadi nyaris tiap hari.

Kemudian, pada bulan ketiga, beberapa di antara 47 orang itu berhasil kabur dan menemui perwakilan Indonesia di Malaysia dan Migrant Care. Kasus yang didampingi oleh Migrant Care ini kemudian ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kemenlu, BNP2TKI dan Mabes Polri.

"Ada beberapa yang berhasil kabur dan melapor ke KJRI. Sekarang mereka sudah pulang ke tanah air,"kata Anas.

Dia mengimbau agar pengelola BKK di sekolah tak asal percaya dengan PPTKIS yang belum memilikirekam jejak yang jelas. Ia pun meminta agar BKK memastikan bahwa PPTKIS yang bekerja sama merupakan perusahaan legal dan memilikirekam jejak yang baik. (RB/lp6)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Masih Jomblo? Susah Dapat Jodoh? Datang ke Goa ini

Sabtu, 11 November 2017 - 22:47 WIB

Mau Ketemu Alien? Datang ke China

Sabtu, 11 November 2017 - 21:12 WIB

IKBR Meranti Gelar Musda ke II 17-18 November 2017

Sabtu, 11 November 2017 - 07:48 WIB

Akhir November 2017 Cetak Sawah Baru Meranti Rampung

Jumat, 10 November 2017 - 21:18 WIB

Pemkab Inhu Gelar Upacara Peringatan Pahlawan Ke-72

Jumat, 10 November 2017 - 11:26 WIB

Sandiaga Uno: KPK akan Bantu Pemprov DKI Wujudkan WTP

Kamis, 09 November 2017 - 23:55 WIB

Ketua KPUD Siak Lantik 70 PPK, Ini Pesan Agus Salim

Kamis, 09 November 2017 - 22:06 WIB

Negara ini Akui Jenis Kelamin Ketiga

Kamis, 09 November 2017 - 18:48 WIB

Distribusi Gas Elpiji di Kepulauan Meranti Lancar

Kamis, 09 November 2017 - 18:44 WIB

KPU Inhu Lantik Puluhan Anggota PPK

Kamis, 09 November 2017 - 17:18 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia