Ketum Partai Golkar Setya Novanto (tengah) menghadiri peresmian pembangunan atap bangunan Gedung Panca Bakti DPP partai Golkar di Jakarta, 12 November 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

Senin, 13 November 2017 - 20:54 WIB 2300000

Setya Novanto Dilaporkan ke KPK, Termasuk Pengacaranya

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Setelah sebelumnya melaporkan dua petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang, kali ini giliran Setya Novanto dan pengacaranya dilaporkan ke KPK.

Laporan tersebut dilakukan Perhimpunan Advokat Pembela Komisi Pemberantasan Korupsi (PAP-KPK) ke bagian pengaduan masyarakat (Dumas) lembaga antirasuah tersebut, Senin (13/11/2017).

Mereka melaporkan Novanto atas dugaan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek e-KTP.

Selain Novanto, PAP-KPK turut melaporkan dua pengacara Novanto, Fredrich Yunadi dan Sandy Kurniawan. Pihak terakhir yang dilaporkan juga yakni Plt Sekjen DPR RI Damayanti.

Empat orang itu, menurut PAP-KPK, diduga dengan sengaja menghambat penyidikan KPK dengan membuat alasan yang berubah-ubah ketika pemanggilan Novanto oleh KPK, baik saat dipanggil sebagai saksi maupun tersangka.

"Kami lihat dari berbagai manuver atau alasan yang disampaikan oleh Setya Novanto, atau oleh pengacaranya atau oleh Sekjen DPR RI kita melihat langkah-langkah yang diambil terkait dengan panggilan KPK ini sudah sampai pada tingkat sengaja untuk menghambat (kasus e-KTP)," kata salah satu Advokat PAP-KPK, Petrus Selestinus, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11/2017), dilansir RiauBook.com dari kompas.

Petrus mengatakan, empat orang itu dilaporkan dengan sangkaan Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 5 dan Pasal 20 UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Sebagai penyelenggara negara, Novanto diduga mengabaikan panggilannya sebagai saksi dalam kasus e-KTP ini.

Padahal, menurut dia, dalam UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN salah satu kewajiban penyelenggara adalah menjadi saksi.

"Sebagai penyelenggara negara Setya Novanto diduga mengabaikan kewajibannya sebagai penyelenggara negara untuk menjadi saksi di dalam perkara ini," ujar Petrus.

Petrus menunjukan surat perihal laporan mereka ini yang sudah dicap dengan stempel "diterima di KPK 13 November 2017". Pihaknya berharap laporan mereka ini dapat diprioritaskan oleh KPK. Supaya dapat memberikan pelajaran kepada siapapun penyelenggara negara yang dipanggil KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang dikonfirmasi mengatakan, akan mengecek laporan yang baru masuk tersebut. Setiap laporan yang masuk dari masyarakat menurut dia akan dipelajari oleh KPK.

"Jika ada laporan dari masyarakat tentu kita pelajari dan kita telaah. Misalnya kita lihat faktanya seperti apa dan juga apakah ada juga dugaan tindak pidana atau tidak, nah itu dalam proses telaah akan kita dalami lebih lanjut," kata Febri. (RB/kpc)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Jumat Keramat, Setya Novanto Tersangka Lagi

Jumat, 10 November 2017 - 17:08 WIB

Setya Novanto Tetap Dicegah ke Luar Negeri

Kamis, 09 November 2017 - 19:53 WIB

Seorang Wanita Pesta Sabu Bersama 3 Pria

Jumat, 03 November 2017 - 19:28 WIB

3 Bandar Sabu di Pekanbaru Divonis Hukuman Mati

Jumat, 03 November 2017 - 14:33 WIB

Polres Inhu Gelar Operasi Zebra Siak Selama Dua Pekan

Rabu, 01 November 2017 - 12:46 WIB