Sri Mulyani. (net)

Kamis, 07 Desember 2017 - 20:14 WIB 8690000

Pajak Bagi Usaha yang Berjualan Secara Online Akan Dikaji Pemerintah

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Pemerintah sedang mengkaji tarif pungutan pajak bagi usaha yang berjualan secara online.

Selain itu pemerintah juga mengatur perlakukan pajaknya atau tata caranya.

"Bapak Presiden sudah minta kita mengkaji perlakuan pajak untuk pelaku (usaha) kecil yang di-connect oleh perusahaan platform atau marketplace supaya ada suatu perlakuan pajak yang mudah dan tarif yang bisa dipertimbangkan," kata Sri Mulyani di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (7/12).

Meski akan mengatur besarannya, Sri Mulyani menyatakan bahwa tarif yang akan diatur ini tentunya tidak akan memberatkan supaya usaha e-commerce tersebut patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

"Kami sedang menghitung sesuai yang diarahkan Bapak Presiden, supaya ada perlakuan pajak yang adil antara konvensional dan online, serta peningkatan kepatuhan pajaknya," terangnya, dilansir dari Kontan.co.id.

Namun demikian, hal ini akan dilakukan oleh pemerintah usai perumusan aturan soal tata cara pemungutan pajak e-commerce. "Kalau itu (tarif) mungkin kombinasi. Nanti akan kami lihat bagaimana," ucapnya saat ditemui usai rapat koordinasi ecommerce di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis.

Akan tetapi, Sri Mulyani tidak memaparkan lebih jauh soal tarif yang diatur ini apakah tarif PPh atau PPN.

Senada, Direktur Peraturan Perpajakan I Arif Yanuar mengatakan, setelah soal tata cara ini pemerintah akan mengatur soal tarif pajak dari usaha e-commerce, "Kemudian baru kami bahas tarif, apakah sama atau bagaimana, tapi ini dulu (tata cara)," ucapnya di Gedung DPR RI, Rabu.

Arif menyatakan di usaha konvensional, ada ketentuan bahwa pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau menjadi wajib PPN adalah yang memiliki omzet per tahunnya sebesar Rp 4,8 miliar.

"Di konvensional kan ada threshold Rp 4,8 miliar. Masak beda sih nanti jualan di konvensional dan ecommerce," katanya.

"Yang kami concern adalah mana yang beri kemudahan karena data sudah ter-capture. Jangan sampai data semua ada, tapi kami tidak ubah PKP, kemudian sudah berjalan tiga tahun, lalu PPNnya ditarik mundur. Ini kan kasihan juga," ujar dia.

Sementara dalam hal PPh, aturan yang ada saat ini mengatur bahwa PPh Final 1% dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar setahun.

Aturan pajak e-commerce ini, menurut Sri Mulyanu, tengah diformulasikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru, dan akan difinalkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta Dirjen Bea dan Cukai.

Ia pun memastikan aturan tersebut akan segera rampung. "Intinya tidak ada satu paket untuk membedakan, tapi lebih mengatur bagaimana upaya pemungutan bisa dilakukan secara efektif. Menciptakan level playing field, artinya tidak ada satu kelompok yang membayar pajak merasa dirugikan karena tidak ada kesetaraan perlakuan pajak," kata dia. (RB/Kontan.co.id)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Yopi Pranoto

Berita Terkini

Di Kota Dumai Terdapat Kampung Anime

Kamis, 07 Desember 2017 - 16:55 WIB

Polres Bengkalis Gagalkan 8 Ton Kayu Ilegal Loging

Kamis, 07 Desember 2017 - 16:53 WIB

Wakil Bupati Alfedri Apresiasi Atas Eksistensi PWI Siak

Kamis, 07 Desember 2017 - 13:18 WIB

BPBD Riau Mengklaim saat ini Riau Aman dari Banjir

Rabu, 06 Desember 2017 - 20:22 WIB

Bonek Mania Ancam Bhayangkara FC

Rabu, 06 Desember 2017 - 17:52 WIB

Polda Riau, Irjen Pol Nandang: Narkoba Merusak Negara

Rabu, 06 Desember 2017 - 12:02 WIB

9 Media Ini Diklaim sebagai Agen Asing CIA

Rabu, 06 Desember 2017 - 09:12 WIB

Duh, Pilot Lion Air Isap Sabu dan Konsumsi Miras

Selasa, 05 Desember 2017 - 23:59 WIB

Mutasi Pejabat Kampar, Katanya Bebas Suap

Selasa, 05 Desember 2017 - 16:32 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia