RiauBook - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masih belum bisa lepas dari sosok Wiranto, yang kembali sebagai ketua umum periode 2015-2020. Ia dipilih secara aklamasi di dalam Munas II Hanura yang dihelat pada 13-15 Februari di Solo, Jawa Tengah.

"Semua peserta Munas II Hanura telah menyepakati secara aklamasi unt meminta Dr. H. Wiranto sebagai Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2015-2020," kata Afifudin, koordinator seksi persidangan pada Munas II Hanura, melalui keterangan pers, Minggu (15/2/2015), seperti dikutip dari Kompas.com.

Selanjutnya, kata Afifudin, semua kader mempercayakan Wiranto sebagai Ketua Umum terpilih untuk memiliki hak preogratif dalam menyusun struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura periode 2015-2020, dengan dibantu empat anggota formatur yang terdiri dari dua unsur DPP dan dua Unsur DPD.

"Saya yakin struktur kepengurusan BPH DPP Partai Hanura akan diisi oleh kader-kader muda yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi," ujar dia.

Meski tak ada perubahan di pucuk pimpinan partainya, Afifudin optimistis nasib Hanura pada Pemilu 2019 mendatang akan lebih baik dari Pemilu 2014 lalu. Pada pemilu legislatif lalu, Hanura hanya mendapat 5,26 persen suara yang akhirnya membuat partai itu gagal mengusung calon presiden atau pun calon wakil presiden.

"Pendamping Pak Wiranto harus diisi orang orang yang siap bekerja dan memiliki manajemen melayani, dalam membangun tata kelola partai Hanura kedepan dan saya juga optimis partai Hanura kedepan akan lebih besar dan akan masuk lima besar pada Pemilu 2019," ujar Afifudin yang juga Ketua DPP Pemuda Hanura.

Kaderisasi

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menuturkan, Hanura seperti partai politik Indonesia lainnya yang cenderung belum sungguh-sungguh menjadi pilar utama demokrasi dan aset negara. Penggagas dan pendiri partai cenderung menjadi pemilik sekaligus tokoh sentral. Ini membuat budaya politik yang terbangun cenderung dari atas ke bawah, mengedepankan senioritas, dan kurang transparan.

”Dampak negatifnya sirkulasi elite kurang lancar, pergantian ketua umum partai atau regenerasi partai mandek,” katanya.

Parpol yang seharusnya menjadi rumah demokrasi dan tempat para kader berlatih melaksanakan nilai- nilai demokrasi, seperti kontestasi dalam munas atau kongres, menjadi tidak mungkin.

”Jika di internal partai saja para kader tak dibiasakan berkontestasi dalam artian positif, bagaimana kader-kader harus menghadapi kontestasi di pemilu atau pilkada?” tanya Siti.

Tentunya segenap komponen Partai Hanura menginginkan partainya terus berkembang. Jadi, jika Wiranto kembali dipilih untuk memimpin, menjadi tanggung jawab semua kader partai itu untuk menjadikan Hanura sebagai rumah demokrasi. (shs)