RiauBook -Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo harus segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Putusan PN Jakarta Selatan sudah final. Maka Presiden Joko Widodo harus segera melantik Budi Gunawan," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/2/2015), seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Dia mengatakan status tersangka Komjen Budi Gunawan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak berlaku lagi.

"Pak Jokowi taat hukum, dan apa yang dilakukan Budi Gunawan taat hukum. Apalagi salah satu amar putusan, seluruh berkas Budi Gunawann dikembalikan ke Polri," katanya.

Sementara itu anggota Komisi III DPR RI  Ichsan Soelistio mengatakan Presiden Joko Widodo tak perlu lagi mempertimbangkan masukan dari Tim 9 yang diketuai oleh Syafi Maarif.

"Ya gak perlu lagi karena putusan PN Jakata Selatan sudah jelas. KPK harus legowo dan segera membentuk Komite Etik untuk mengusut komisioner KPK," kata Ichsan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan Pra Peradilan Komjen Budi Gunawan, Hakim tunggal PN Jaksel, Sarpin menyatakan, penetapan BG sebagai tersangka tidak sah.

Anggota DPR Abdul Kadir Karding menyatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan lagi rencana pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.

Kata Karding, Presiden Joko Widodo sejak awal mengatakan bahwa menunda pelantikan BG, bukan membatalkan karena menunggu putusan pra peradilan PN Jakarta Selatan.

"Setelah putusan PN Jakarta Selatan, Presiden pelu pertimbangkan lagi untuk melantik BG karena harus taat pada proses hukum. Walaupun teman-teman di KPK melakukan banding," kata Karding di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Ia juga mengingatkan kepada Budi Gunawan untuk tidak balas dendam kepada Komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dan bila telah menjadi Kapolri.

"Saya mengingatkan kepada Pak BG untuk tidak dendam kepada kedua orang itu bila telah menjadi Kapolri. Gak boleh dendam," kata Karding yang juga anggota Komisi III DPR RI itu. (shs)