RIAUBOOK.COM - Dukungan 11 Kepala Daerah di Provinsi Riau kepada Joko Widodo - Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu, namun, dalam kaitan membawa-bawa jabatan ketika menandatangani dukungan tertulis, ternyata masuk sebagai perbuatan hukum lainnya.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata mengatakan, dari hasil pembahasan rapat pleno yang dilakukan bersama Sentra Gakkumdu pada Jumat (2/11/2018), kepala daerah yang menandatangani dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf tidak memenuhi unsur pidana Pasal 547 dan Pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, penyertaan nama jabatan ketika acara deklarasi dukungan itu, sebut Gema, diduga melanggar ketentuan 521 UU Nomor 7 terkait penggunaan fasilitas negara.

"Sementara, di pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu ditentukan secara limitatif apa yang menjadi fasilitas negara, ada empat yang disebut kan di situ, sarana mobilitas, rumah tempat tinggal termasuk pengamanan dan lain-lain, tapi tidak tidak menyebutkan nama jabatan sebagai fasilitas negara," kata Gema kepada RiauBook.com di Kantor Bawaslu Riau.

Sehingga, kata Gema, ada dua putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Riau, yakni tidak menindaklanjuti dugaan tindak pidana Pemilu, kemudian, menyatakan ada perbuatan hukum lainnya karena membawa nama jabatan saat peristiwa politik.

"Kita akan sampaikan ini sesegera mungkin ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan pembinaan, karena yang dilanggar bukan Undang - Undang Pemilu tapi perbuatan hukum lainnya," demikian Gema. (RB/Dwi)