RIAUBOOK.COM - Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru, Riau, Jhon Romi Sinaga (JRS) mendukung rencana Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memberikan gelar adat untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat ini.

Jika mengacu pada agenda penabalan yang ditetapkan LAMR itu akan dilaksanakan pada 15 Desember mendatang. Dengan gelar adat yang disematkan itu adalah Datuk Seri Setia Amanah Negara.

Menurut Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR Datuk Seri Al azhar, menjelaskan, bahwa gelar yang diberikan itu berarti, bahwa beliau (Presiden Jokowi, red) adalah seorang yang besar, petinggi, datuk yang berseri-seri, bercahaya, untuk memegang amanah negara yang dibebankan kepada Jokowi.

 

"Tentu kita sangat mendukung rencana penabalan gelar adat ini untuk presiden kita, yang dinilai sudah berbuat banyak untuk Provinsi Riau," katanya.  

 

Menurut JRS yang juga merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pemberian gelar adat adalah hal yang wajar untuk seorang kepala daerah yang dianggap banyak memberikan pengaruh terhadap wilayah yang dipimpinnya.

 

Disampaikan JRS, Presiden RI sebelumnya juga, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga diberikan gelar adat oleh LAMR saat menjabat. "Seingat saya, Pak SBY waktu itu diberi Datuk Seri Indra Setia Amanah Wangsa Negara," ujarnya lagi.

 

Disebutkannya lagi, Penabalan gelar kepada presiden ini, jika perlu dilakukan kepada setiap presiden yang memimpin negara ini. "Karena saat seseorang menyandang gelar adat, maka sudah barang tentu ada ikatan yang lebih dalam antara pemberi gelar dalam hal ini LAMR dengan penerima gelar, Presiden RI," kata wakil ketua DPRD Pekanbaru dari Fraksi PDIP ini.

   

Kepastian penambalan gelar yang akan diberikan ini setelah rombongan LAMR Riau mendapat kehormatan langsung bertemu Presiden di istana negara, selain agenda soal gelar adat, tentu juga dengan agenda penting lainnya yang sudah diatur.

 

"Tentu setelah ini kita berharap perhatian Presiden Jokowi untuk Provinsi Riau semakin memberikan dampak yang baik, termasuk juga untuk Pekanbaru sebagai ibukota provinsi," harapnya.

 

Ditempat terpisah juga, penabalan gelar adat untuk presiden ini juga mendapat dukungan penuh dari salah satu Penasehat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Deklarasi dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Kampanye Daerah – Koalisi Indonesia Kerja (TKD-KIK) Provinsi Riau, Rinaldi Sutan Sati.

 

Menurutnya, ada banyak alasan mengapa Presiden Joko Widodo layak ditabalkan gelar Datuk Seri Setia Amanah Negara. Dan apa yang dilakukan oleh LAMR dinilai sudah tepat. Sudah lama sekali masyatakat Riau mencita-citakan redistribusi lahan tidur yang tidak diproduktifkan oleh perusahaan perkebunan, seperti redistribusi lahan  PT Makarya Eka Guna bagi masyarakat di Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Mempura dan Kecamatan Pusako.

 

"Selain itu juga, hanya presiden Jokowi yang mempunyai kebijakan pro restorasi lahan gambut juga Perhutanan Sosial," kata Rinaldi yang juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Provinsi Riau.

 

Dilanjutkan mantan Ketua Umum Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Riau ini juga, mengajak masyarakat Riau untuk melihat kebijakan-kebijakan fundamen yang menguntungkan rakyat Riau secara kolektif seperti pembangunan infrastruktur, pengalihan pengelolaan blok Rokan dari PT Chevron ke Pertamina, Pengelolaan 100 persen CPP Blok oleh PT Bumi Siak Pusako (BSP), hingga rencana pembangunan kilang minyak mini klaster III di Riau.

Menurut pemikiran Rinaldi, selama 4 tahun belakangan ini kebijakan Presiden Jokowi sangat menguntungkan provinsi Riau. Jika dibahas kendala-kendala teknis dalam pelaksanaannya, di nilai hal yang wajar. " Mengingat tidak ada sistem buatan manusia yang sempurna. Namun, jika dibandingkan dari presiden- presiden sebelumnya, harus diakui kebijakan Presiden Jokowi untuk Riau merupakan sesuatu yang harus diapresiasi," tuturnya. (RB/MCR)