RIAUBOOK.COM - Pemerintah Provinsi Riau tahun ini kembali dibayangi tunda salur terkait penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pembayaran Tri Wulan (TW) IV oleh pusat.

Hal ini didasari karena adanya ketentuan dari Kementerian Keuangan yang menyebutkan jika dana perimbangan daerah tersebut dapat dimungkinkan untuk tidak disalurkan.

"Dia ketentuannya kan begitu, penyaluran DBH itu dilakukan dalam empat tahap, TW I dan TW II itu masing-masing 20 persen, TW III 30 persen, TW IV 40 persen, di dalam surat Menteri Keuangan itu disebutkan, khusus untuk TW IV bisa tidak disalurkan, dan kebanyakan selama ini memang tidak disalurkan karena tidak ada APBN-P," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Indra Putrayana kepada RiauBook.com, Kamis (13/6/2019) di Pekanbaru.

Namun demikian, Indra tidak khawatir tentang adanya ancaman defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika tunda salur tersebut benar-benar terjadi.

"Itu sudah diperhitungkan," ujarnya.

Indra juga optimis Pemprov Riau tidak akan mengambil langkah rasionalisasi anggaran terkait potensi tunda salur ini."seperti yang 2019 ini kan belum (rasionalisasi) nih, mudah-mudahan tidak ada lah, uangnya cukup kok,"kata dia.

"Kemarin tahun 2018 sudah kita perhitungkan TW IV itu, sudah ada rumusnya," tambah Indra lagi.

Saat ditanya berapa jumlah DBH TW IV yang berpotensi tunda salur, Indra belum bisa menjelaskan secara rinci, dia hanya memberi perumpamaan.

"Misalnya di anggaran itu dianggarkan Rp688 miliar untuk TW IV, kemudian kalau tidak kita anggarkan ya nol lah berarti, kalau kemarin kita anggarkan separuh, sekitar Rp344 miliar, jadi ada cara untuk menutupi itu, jadi rumusnya banyak," kata dia.

"Untuk menghindari defisit itu jadi ada hitungannya, kan kita ada kurang bayar tahun 2017, rencana itu akan disalurkan. Jadi kalau TW IV tidak disalurkan, itu udah ada yang menutupi," demikian Indra. (RB/Dwi)