RIAUBOOK.COM - Saat menghairi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020 yang ditaja oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gubernur Riau Syamsuar turut memberi masukan terkait pembangunan di sektor daerah perbatasan.

Dalam acara yang digelar di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat pada Rabu (11/3/2020), Gubri berharap, dukungan nyata dari pemerintah pusat melalui program pembangunan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, termasuk di sejumlah kabupaten/kota di Riau, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ke depan daerah perbatasan tidak lagi tertinggal, baik dari infrastruktur, sumber daya manusia maupun ekonomi.

"Tadi disampaikan ada 18 daerah yang masuk PKSN pusat kegiatan strategi nasional, dan salah satunya kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan. Nah kita harapkan nanti dapat dukungan dari pemerintah pusat agar bisa dibangun secara bertahap daerah perbatasan lainnya," kata Syamsuar.

Dalam pertemuan tersebut, Syamsuar juga menyinggung terkait dengan keberadaan pos lintas antar negara yang selama ini belum dimiliki Riau. Padahal "Bumi Melayu" termasuk salah satu wilayah yang berbatas langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia.

Ditambah lagi, Riau sangat rentan dengan penyeludupan barang ilegal dari negara luar seperti narkoba, pencurian ikan dan barang ilegal lainnya dan sulit untuk terdeteksi, karena berbeda dengan daerah lain yang hanya perbatasan darat, sementara Riau perbatasan dengan laut.

"Pos lintas negara kita di Riau belum ada. Riau belum punya seperti pos yang ada di daerah lain. Perbatasan kita ini beda dengan Kalimantan atau Papua. Mereka berbatas batasnya darat, kalau kita laut. Kemudian dari segi pengawasan adanya kegiatan ilegal, sekarang kan perdagangan narkoba. Jadi agak sulit mengawal daerah pesisir kita ini," jelasnya.

Dia mengaku, dengan belum adanya pos lintas negara, maka tidak hanya ancaman peyelundupan barang ilegal saja, tetapi juga membuat kemiskinan terus menghantui masyarakat perbatasan khususnya nelayan, karena ikan mereka akan dijual ke luar melalui jalur ilegal tersebut.

"Sekarang ini terutama nelayan-nelayan kita yang di perbatasan di sini mereka memasarkan ke seberang (Malaysia,red). Sementara kan harusnya nelayan kita sejahtera ini. Tapi sekarang ini malah tokenya yang ada di Malaysia sana yang kaya," ulasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, selain memperketat ruang gerak transaksi ilegal, pembangunan pos lintas negara juga akan berkontribusi dalam peningkatan devisa negara dengan adanya pengawasan dari berbagai lini. Sehingga yang dihgarapkan roda perekonomian khususnya di daerah perbatasan tersebut secara otomatis akan meningkat.

"Tadi saya baru bicara sama orang karantina ikan dari perikanan, bagai mana kita bisa bekerja sama sehingga nanti mereka ikut mengawal disana. Sebab seperti tadi ada pos lintas negara tadi itu jelas, ada semua instansi tadi biar legal dan pendapatan negara kita bisa meningkat," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rakornas tersebut, Menteri Dalam Negeri yang juga selaku Kepala BNPP Tito Karnavian menyebutkan ada sebanyak 222 kecamatan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara luar, menjadi prioritas untuk segera dibenahi dan dilakukan pembangunan di semua sektor secara bertahap hingga tahun 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Berdasarkan data BNPP, dari ratusan kecamatan itu, banyak di antaranya terdapat di Riau dan telah masuk dalam prioritas pengelolaan kawasan perbatasan, meliputi Kecamatan Bengkakis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bandar Laksamana, Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Ragsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Pulau Merbau.

"Kenapa hanya 222 kecamatan yang menjadi prioritas? Bagaimana dengan yang lain. Karena ada beberapa faktor, tidak mungkin semuanya dibangun secara serempak dalam 4 tahun ini karena melihat ketersediaan anggaran. Jumlah itu berdasarkan hasil identifikasi tim yang sudah melakukan kerja selama dua bulan ini melihat keondisi dan persoalan yang terjadi, dan segera mendapatkan perhatian dan pembenahan," kata Tito.

Dari jumlah kecamatan yang menjadi prioritas itu lanjut Mendagri, dibagi menjadi tiga kelomlok berdasarkan koridor pengembangan wikayah yang tercatum dalam RPJMN 2020-2024.

Pertama, sebut Tito adalah koridor pertumbuhan yang berjumlah 78 kecamatan, yaitu daerah yang menjadi pertumbuhan baru untuk memacu emonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan pertumbuhan.

Kedua, sambungnya, koridor pemerataan pembangunan berjumlah 98 kecamatan lokasi prioritas. Berorientasi untuk pemenuhuna pelayanan dasar yang lebih merata. Karena memang daerah ini terbelakang dan jauh ketertinggalan dari daerah lain yang sudah lebih maju

Ketiga, kata Tito lagi, di luar koridor pertumbuhan dan pemerataan. Koridor yang berjummah 46 kecamatan ini dinamakan daerah strategis secara geografis, politik, ekonomi, dan lainnya. Sehingga perlu mendapatkan intervensi, karena posisinya sebagai kawasan perbatasan negara.

"Kita ingin di 222 kecamatan ini terjadi pembangunan. Apa alasanya titik pembangunanya di letakkan di kecamatan, kenapa tidak di kabapaten. Karena kita ingin pertumbuhan ekonomi itu tidak terkonsentrasi di kota, tetapi kecamatan juga tumbuh dengan baik," terang mantan Kapolri itu.

Tito menambahkan, soal pembiayaan untuk pembangunan di 222 kecamatan tersebut tentu saja dialokasikan melalui sharing anggaran dan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemeritah provinsi serta kabupaten/kota.

Sebab, lanjut Tito, apa yang yang akan dilakukan tersebut bukan hanya pembangunan insfrakstruktur, tetapi juga ekonomi, sumber daya manusia, pembinaan terhadap sekaligus dukungan terhadap usaha masyarakat setempat dan lain sebagainya.

"Kita sudah identifikasi misalnya di kecamatan ini apa yang ingin dibangun. Inventarisir berapa biayanya. Siapa yang mengerjakan. Masalah koperasi tentu Kementerian Koperasi dan UKM, perikanan Kementerian KKP, begitu juga masalah pertanian dan seterusnya. Kemudian dari Pemda Provinsi dan Kabupaten/kota menyumbang dan membangun apa, sehingga bisa terbangun di semua bidang," jelas Tito. (ADV)