RIAUBOOK.COM - Provinsi Riau kembali menghadapi ancaman serius kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada awal tahun 2026. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat Riau mendominasi titik panas (hotspot) di Pulau Sumatra dengan total 302 titik dari 582 titik yang terpantau sejak 1 Januari hingga 25 Maret 2026.

​Kondisi ini diperparah dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengungkapkan bahwa luas lahan yang terbakar di Riau telah mencapai 2.713,26 hektare hanya dalam kurun waktu tiga bulan. Akibat eskalasi ini, status kewaspadaan Riau kini ditingkatkan menjadi Tanggap Darurat hingga November 2026.

​Konsesi Perusahaan Jadi Sorotan

​Berdasarkan analisis spasial WALHI Riau menggunakan satelit Aqua dan Terra dengan tingkat kepercayaan di atas 80%, titik panas banyak ditemukan di kawasan gambut dan area konsesi perusahaan.

​Di sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), tiga perusahaan dengan titik panas terbanyak adalah:

​PT Sekato Pratama Makmur (19 titik)
​PT Sumatera Riang Lestari (8 titik)
​PT Arara Abadi (8 titik)

​Sementara di kawasan Hak Guna Usaha (HGU), PT Panca Surya Agrindo Sejahtera mencatatkan angka tertinggi dengan 36 titik panas, disusul oleh PT Meskom Agro Sarimas dan PT Bumi Reksa Nusasejati.

​Ancaman 'Godzilla El Nino'

​Direktur WALHI Riau, Eko Yunanda, menegaskan bahwa situasi ini merupakan alarm bahaya, terutama dengan adanya prediksi fenomena iklim ekstrem "Godzilla El Nino" yang diperkirakan mulai menghantam pada April mendatang.

​"Kondisi kering berkepanjangan akibat El Nino akan mempercepat pengeringan lahan gambut, sehingga membuatnya sangat rentan terbakar dan sulit dipadamkan," ujar Eko dalam keterangannya, Sabtu (28/3/2026).

​Eko menilai pemerintah daerah gagal menjalankan strategi pencegahan efektif meski sudah memiliki Perda No.1/2019.

Menurutnya, tanpa restorasi gambut yang konsisten, status siaga darurat hanya menjadi prosedur administratif tanpa menyentuh akar masalah.

​Desakan Pencabutan Izin

​Senada dengan WALHI, Direktur Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup (LALH), Indra Jaya, mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang lebih agresif. Ia menyoroti korporasi yang berulang kali mengalami kebakaran di wilayah konsesinya.

​"Perusahaan yang memiliki catatan pelanggaran lingkungan dan lahannya terus terbakar sudah layak dicabut perizinannya. Pemerintah tidak bisa terus menerapkan pola pemadaman tanpa pencegahan dan evaluasi izin," tegas Indra.

​Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan menjadi wilayah paling rawan di Riau saat ini dengan masing-masing 118 dan 107 titik panas.

Masyarakat kini dibayangi ancaman krisis kabut asap permanen jika mitigasi serius tidak segera dilakukan sebelum puncak kemarau yang diprediksi jatuh pada Agustus mendatang.