Riau Book - Dugaan kasus pelanggaran administrasi dan mark up terkait pembayaran dana eskalasi proyek di lingkungan Pemprov Riau masih terus bergulir. Masing-masing pihak saling 'lempar bola', saling menyalahkan.

Berikut adalah petikan wawancara dengan salah satu Anggota DPRD Riau, Musyafak Asikin yang sempat menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) terkait dana eskalasi tersebut, Kamis (7/4/2016).

Bagaimana tanggapan bapak terkait permasalahan pebayaran dana eskalasi Pemprov Riau tahun 2015 senilai Rp220 miliar?

"Sejauh ini, seperti yang saya ketahui, dana eskalasi tersebut disetujui untuk tidak dibayarkan, artinya Banggar tidak menyetujui untuk dibayarkan," kata Musyafak.

Nah, lanjut dia, ketika itu anggota Banggar termasuk dirinya menyetujui untuk dana eskalasi itu tidak dibayarkan seluruhnya. Namun padakenyataannya dibayarkan tanpa sepengetahuan Banggar.

Kenapa dibayarkan tanpa sepengetauan?

Musyafak menjawab, pihaknya telah mengonfirmasikannya ke Pemprov Riau dan kata Sekda itu sah untuk dibayarkan.

"Katanya sudah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri," kata Musyafak melanjutkan.

Bahkan, demikian Musyafak, salah satu pimpinan menyatakan Mendagri menyutuji untuk dibayarkan hingga akhirnya terjadi kisruh di internal legolislatif Riau.

Hal itu pula yang katanya, lanjut dia, membuat Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman terpojokkan hingga berencana membawa perkara itu ke ranah hukum, bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lantas bagaimana pembayaran tanpa diketahui Banggar itu bisa terjadi?

"Itu yang sejauh ini kami tidak tahu. Yang jelas, menurut pemerintah sah, tapi dewan beranggapan itu tidak sah," katanya lagi.

Bagaimana syarat pembayaran dan eskalasi yang sesungguhnya menurut Banggar?

Musyafak menjawab, untuk proses persetujuan pebayaran di Banggar DPRD Riau, syaratnya adalah telah ada keuatan hukum tetap atau putusan pengadilan.

"Nah, waktu itu belum ada kekuatan hukum tetap maka disetujui untuk tidak dibayarkan," katanya.

Terakhir, bagaimana perasaan bapak terkait kabar yang katanyabada 'uang lelah' pada penyelesaian dana eskalasi tersebut?

Musyafak mengatakan pihaknya sangat menyayangkan. Namun sangat diharapkan hal itu tidak benar atau tidak ada.

"Kalau ada yang namanya uang lelah, itu tentu salah. Saya rasa, kalau benar ada uang lelah,hal itu terlalu berani. Yang jelas kalau ada sagat disayangkan dan saya tidak tau," katanya. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau