RIAUBOOK.COM - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau di tahun anggaran 2019 hanya berkisar Rp8 triliun, itu disebabkan karena Pemerintah Daerah setempat mengurangi rencana pendapatannya sebesar 30 persen.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga likuiditas keuangan daerah agar tetap stabil, mengingat pengalaman pahit karena kebijakan tunda salur dari Pemerintah Pusat pada tahun ini.

"Makanya, mengantisipasi itu, di tahun 2019 dalam RKPD dan KUA PPAS kita, rencana pendapatan itu kita kurangi 30 persen," kata Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada RiauBook.com, Kamis (23/8/2018) sore di Kantor Gubernur Riau.

Ternyata, kata Sekda, seluruh daerah penghasil Migas sudah ambil ancang-ancang yang sama.

"Hampir semua provinsi maupun kabupaten yang penghasil Migas, mereka mengurangi pendapatan 30 persen dari Peraturan Presiden, karena formula Peraturan Menteri Keuangan itu, dengan kondisi seperti ini sudah bisa dimungkinkan tunda salur oleh Pemerintah Pusat, jadi daripada nanti kita berandai-andai, di RKPD 2019 itu kita kurangi target pendapatan sebesar 30 persen," tutur Sekda.

Sekda mengantakan, di tahun 2017 Pemerintah Pusat masih berhutang Dana Perimbangan kepada Pemerintah Provinsi Riau lebih kurang Rp360 miliar yang hingga kini belum disalurkan, oleh karena adanya sinyal-sinyal tunda salur akan terulang kembali, mau tidak mau Pemprov Riau harus menurunkan APBD pada tahun anggaran baru nanti.

"APBD 2019 kita menurun, hanya berkisar Rp8 triliun, itu fakta," kata Sekda. (RB/Dwi)