RIAUBOOK.COM - Kejadian banjir di kabupaten dan kota yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, khususnya perubahan tutupan lahan yang memperkecil daerah resapan air hujan, perlu diperhatikan drainase yang kondisinya buruk dan tidak terurus juga mempengaruhi sulitnya air mengalir.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Jerry Even Sembiring dalam surat elektronik kepada RiauBook.com akhir pekan lalu mengungkap, terdesiannya ruang resapan dalam hal ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

"Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan kawasan perkotaan yang memiliki problem krisis ekologis yang mengakar dan belum terselesaikan hingga saat ini," katanya.

Padahal, lanjutnya, RTH memiliki fungsi ekologis yaitu dapat mengurangi genangan dan banjir sekaligus menyimpan air, baik air permukaan yang tertahan maupun air tanah karena infiltrasi. Kawasan permukiman yang rawan genangan adalah kawasan yang selalu tergenang air saat intensitas hujan tinggi.

Pemenuhan RTH tersebut kata dia dalam rangka menjaga daya dukung dan tampung lingkungan di wilayah kabupaten dan kota, terutama jaminan penyediaan area tangkapan air, menjaga sistem hidrologi, nilai estetika, hingga peningkatan ketersediaan udara bersih.

Sayangnya, demikian Walhi, pemenuhan kewajiban tersebut, terutama di kawasan kota besar masih jauh dari target. Justru yang terjadi adalah pengurangan kawasan RTH menjadi area pemanfaatan lain, terutama untuk kebutuhan komersial seperti real estate.

"Beban ganda dari situasi krisis global dan krisis lokal membuat warganya sangat rentan. Belum lagi menyoal hak warga dalam proses pembangunan yang masih diabaikan, bahkan tidak sedikit warga miskin kota yang digusur atas nama pembangunan," katanya.

Perbandingan Penguasaan Ruang antara Investasi dan Legalitas WKR

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan wilayah terluas keenam di Indonesia, demikian Walhi.

Dari total luas wilayah, lanjutnya, hanya sebagian kecil daratan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Riau.

Dari olah data dari berbagai sumber, WALHI Riau melihat setidaknya lebih kurang 57% daratan Riau telah dikuasai investasi.

Dari total tersebut, setidaknya pemerintah memberikan izin kepada 273 perusahaan kelapa sawit, 55 HTI, 2 HPH, dan 19 pertambangan. (fzr)