"Penyidik tentu akan mendalami setiap keterangan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi-saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam perkara ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).

Budi mengatakan, penyidik akan mendalami aliran uang dana CSR BI-OJK ke pihak-pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dia mengatakan, langkah ini untuk memastikan uang negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

"Hal ini untuk memastikan setiap rupiah uang negara tidak disalahgunakan untuk keuntungan pribadi maupun pihak-pihak lainnya, dengan berbagai modus tindak pidana korupsi," ujar dia.

"Oleh karena itu, KPK masih akan terus menelusuri dan melacak pihak-pihak lain yang diduga terkait," ucap dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng membantah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai mayoritas anggota Komisi XI DPR menerima dana corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mekeng mengeklaim bahwa anggaran CSR tidak pernah dibagikan kepada anggota Komisi XI DPR.

"Jadi, anggaran CSR itu tidak dibagikan ke anggota," ujar Mekeng, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Mekeng mengatakan, dana CSR tersebut dibagikan langsung kepada pihak yang meminta. Dengan begitu, kata Mekeng, anggota Komisi XI DPR tidak pernah memegang uang CSR itu sama sekali.

"Itu dibagikan langsung kepada yang minta, misalnya rumah ibadah, gereja, masjid, atau UMKM. Anggota tidak pernah memegang uang sama sekali. Anggota hanya menyampaikan kepada Bank Indonesia, bilang, 'ini ada masjid di daerah sini, minta tolong dibantu'," ujar dia.

"Itu diproses langsung oleh Bank Indonesia, uangnya langsung ke masjidnya. Jadi, enggak ada anggaran dikasih ke anggota," sambung Mekeng.

Terkait dua anggota DPR, Satori dan Heri Gunawan, yang menjadi tersangka karena dana CSR ini, Mekeng mengaku tidak tahu bagaimana KPK mendeteksinya.

Sebelumnya, KPK mendalami dugaan bahwa mayoritas anggota Komisi XI DPR menerima dana CSR dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2020-2023.

Materi tersebut didalami KPK bermula dari pengakuan Anggota DPR Satori yang ditetapkan sebagai tersangka dalam penyelewengan dana CSR BI-OJK pada Kamis (7/8/2025).

"Bahwa menurut pengakuan ST (Satori), sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. KPK akan mendalami keterangan ST tersebut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (kompas)