RIAUBOOK.COM - Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dilakukan melalui skema redistribusi kawasan dan legalisasi aset. Sebanyak 4,1 juta Ha kawasan hutan telah diidentifikasi dan akan dilepaskan untuk menjadi TORA.

Hal ini merupakan hasil pertemuan Menteri LHK, Siti Nurbaya, dengan Menteri BUMN, Rini Suwandi, yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Yuyu Rahayu pada press briefing di Jakarta, Senin, (17/04/2017).

Obyek TORA seluas 4,1 juta Ha ini berasal dari dua obyek besar. "Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/menhut-II/2011, obyek adalah alokasi 20% perusahaan perkebunan dari pelepasan kawasan hutan, dan seluas 2,1 juta Ha adalah Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yang berada dikawasan hutan namun tidak produktif," jelas Yuyu.

Target TORA bukanlah sekedar sertifikasi lahan, namun Reforma Agraria ini dibangun atas keinginan luhur untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan juga usaha untuk menghadirkan negara ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Pelaksanaan kebijakan ini, diharapkan dapat terselenggara selama masa RPJMN 2015-2019.

Menurut pakar kehutanan, Prof. Hariadi Kartodihardjo, implementasi Reforma Agraria memiliki banyak tantangan. Di antaranya yaitu pada proses relokasi masyarakat yang berada dikawasan hutan. "Kondisi yang ditemui di lapangan menunjukkan tidak mungkin sebuah kawasan hutan berada dalam kondisi tanpa ada penduduknya," ujar Hariadi.

Sementara itu, Penasehat Senior Menteri LHK, Chalid Muhammad mengatakan bahwa dalam praktiknya Reforma Agraria tidak bisa dipisahkan dari Perhutanan Sosial. "Kedua hal ini perlu diintegrasikan, mengingat hal yang paling penting dari Reforma Agraria tidak semata-mata lahannya, melainkan produktivitas masyarakat," kata Chalid. Aspek lain yang dapat diperoleh dari program ini adalah nilai ekonominya, melalui lingkungan ekonomi atau pasar produk yang dekat dengan masyarakat.

Untuk itu KLHK mencoba menciptakan model yang akan diterapkan terlebih dahulu di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Provinsi Riau. KLHK juga telah melakukan pemetaan sosial bersama dengan rekan-rekan dari TNI, POLRI dan LSM. Keterlibatan multipihak ini merupakan kunci untuk menciptakan Reforma Agraria yang tepat sasaran.

Dalam model ini, upaya mengurangi konflik tenurial yang dilakukan KLHK adalah dengan cara memindahkan 2000 KK masyarakat (yang memiliki lahan < 5 Ha) dari TNTN ke areal eks HPH. Masyarakat yang sebelumnya berada dalam kawasan selama setengah daur (+ 12 tahun) yang masih akan dinegosiasikan. Pola kemitraan dengan Balai TNTN yang digunakan disini. Persyaratan menurut aturan juga diterapkan misalnya dengan pass masuk hanya boleh saat panen (Pola Hutan Kemasyarakatan "Terbatas").

Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan pemasukan ekonomi bagi masyarakat, hingga kebun atau lahan garapan mereka ditempat baru, siap memiliki nilai ekonomi. Penyiapan ini bagi perambah dan bagi masyarakat sekitar atau disebut transmigrasi sisipan.

Penegakan hukum tak bisa dilepaskan, bagi para empunya lahan yang memiliki luas lahan (> 25 Ha) masing-masing perorangan, pelaku jual-beli, cukong, perusahaan kebun, pabrik Pengolah Kelapa Sawit, dan Perusahaan HTI. "Kelihatannya rumit, namun kami optimis ini dapat berjalan," pungkas Chalid Muhammad. (RB/rls)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau