Riau Book - Aneh bin Ajaib. Kalimat ini pantas untuk kebijakan Pemerintah Dearah Kota Pekanbaru, Riau, yang terkesan konyol. Aneh, legislator yang seharusnya memihak rakyat malah sekongkol untuk mendukung kegiatan yang ajaib!

Aneh, lihat saja di sepanjang jalan pada pusat-pusat pemerintahan dan perkotaan di ibu kota ini, nyaris tidak ada yang gratis. Begitu memarkirkan kendaraan, pergi sebentar tak perduli apa yang dilakukan, pemilik kendaraan tetap saja wajib bayar.

Ajaib, kalau bicara soal apakah itu merupakan tarif parkir ilegal? hasil penelusuran menyatakan bahwa seharusnya tukang parkir senantiasa membawa karcis parkir yang telah dicap oleh pihak berwajib, dinas perhububungan. Nah, itu baru dikatakan ilegal karena karcis tersebut yang kemudian menjadi laporan ke pemerintah hingga akhirnya masuk ke kas daerah.

Jika ditanyakan, apakah petugas parkir tersebut salah? Hasil penelusuran, mereka terpaksa melakukan hal itu demi menutupi kebutuhan hidup; "Karena setorannya besar ke koordinator, kami cuma dapat beberapa persen saja. Kalau megikuti itu, kami bisa-bisa nggak makan," kata petugas parkir yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (4/11/2015).

Aneh bin Ajaib. Masih dalam pemungutan tarif parkir saja, kondisinya begitu berantakan. Dan, ketika ditelusuri lebih dalam, banyak pihak "belakang layar" yang justru duduk senang, menerima hasil keringat para petugas parkir dengan jumlah besar.

Tidak cuma di dunia peredaran narkoba, untuk kawasan parkir pun kerap ada mafia yang bermain, terstruktur, terorganisasi, cukup rapih. Namun mudah "tercium".

Dalang-dalangnya bisa dari berbagai pihak. "Kami setor ke bos". Siapa? Petugas parkir yang berada di kawasan Jalan Kartini itu enggan menyebut nama bosnya itu. "Yang jelas boslah, yang namanya bos duduk enak saja, kami yang mati-matian di lapangan," kata Anton (34).

Sebelumnya juga telah ditelusuri terkait keberadaan mafia di dalam proyek parkir kendaran kawasan perkotaan. Saat mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, ketika itu banyak oknum, berpakaian dinas, ada yang loreng dan ada juga coklat tua. Yang biru muda melayani dengan cara sopan dan berunding serius.

"Soal parkir, biasalah harus ada pembagian lahan. Kalau tidak bisa ribut," kata pejabat dinas tersebut, santai.

Dia santai ketika kemacetan karena parkir kendaraan yang sembarangan. Petugas itu juga santai, saat pungutan parkir dilakukan secara ilegal. Terlalu santai, sampai-sampai harus menaikkan tarif parkir tanpa ada sosialisasi ke publik.

Pihak DPRD Kota Pekanbaru dan pemerintah setempat telah menyepakati keputusan yang dinilai kontroversial itu. Apalagi kalau bukan soal restribusi parkir.

Banyak warga mengeluhkan pengesahan Perda Restribusi ini karena tarif parkir naik 400 persen, dari yang awalnya Rp1 ribu untuk sepeda motor menjadi Rp5 ribu, sementara mobil naik dari Rp5 ribu menjadi Rp8 ribu.

Dalam Perda tersebut, tarif parkir dibagi dalam empat zona. Zona I terjadi dari jalan nasional dan sejenisnya (jalur rawan macet), zona II jalan provinsi, zona III jalan kota dan lokal dan zona IV jalan lingkungan.

Berdasarkan isi dalam draf Perda Parkir yang baru disahkan, zona I tarif parkir roda empat dipungut Rp8 ribu dan roda dua Rp4 ribu. Zona II, roda empat dipungut Rp5 ribu dan roda dua Rp3 ribu.

Zona III, roda empat dipungut Rp2 ribu roda dua Rp1.000 dan roda 6 Rp10 ribu. Zona IV roda empat dipungut Rp2 ribu dan roda dua Rp1.000. (RB/fzr)