RIAUBOOK.COM - Wacana mengundang para mantan koruptor berkembang dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti disampaikan Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Risa Mariska, hal itu dilakukan untuk menggali soal pemeriksaan yang dilakukan KPK hingga jatuhnya putusan berkekuatan hukum tetap terhadap sebuah kasus.

"Pasien-pasien KPK kan banyak ya, mantan-mantan koruptor banyak. Prinsipnya kami ingin menggali sejauh mana proses pemeriksaan KPK berjalan dengan SOP-nya," tutur Risa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017) kemarin.

Pansus juga ingin mendalami apakah ada penyimpangan dalam proses hukum di KPK dan apakah perlakuan KPK terhadap para "pasiennya" melanggar hak asasi manusia.

Terlebih dulu, Pansus Hak Angket KPK mengawali penyelidikannya pada KPK dengan memanggil tersangka pemberian keterangan palsu masalah korupsi e-KTP, Miryam. Ke depan, Pansus Angket akan mengundang banyak pihak. Dari banyak undangan itu, Pansus Hak Angket KPK akan memohon pendapat dari kepolisian serta kejaksaan. Undangan pada mantan koruptor juga terbuka.

"Iya tentu, ada yang polisi, jaksa, ada yang mantan koruptor, tentu ini banyak dipanggil semuanya. Maka dari itu saya tidak dapat menyebutkan outcome-nya a, b, c, bergantung hasil penyelidikannya, " jelas ketua Pansus hak angket KPK Agun Gunandjar sebelumnya.

Risa Mariska menambahkan, upaya ini adalah bagian dari proses bersih-bersih KPK.

"Kan informasi yang begitu di kami banyak tapi tidak pernah dibuktikan," tuturnya.

"Kalau lembaga yang lain dibersihkan, kenapa KPK juga enggak dibersihkan dari hal-hal seperti itu," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Meski begitu, Risa mengaku gagasan tersebut masih sebatas usulan dalam rapat dan belum diambil keputusan. Pansus juga belum mengetahui mengenai siapa mantan koruptor yang akan dihadirkan.

"Nanti kami minta pendapat dari seluruh anggota pansus. Mereka punya data kan," kata dia. (kcm)