Ormas

Rabu, 12 Juli 2017 - 17:31 WIB 2220000

Menkum HAM: Keluarnya Perppu Tidak untuk Satu Ormas Saja!

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan hari ini, Rabu (12/7/2017).

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly menegaskan, penerbitan perppu ini tidak ditujukan untuk satu ormas saja. Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah berencana membubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Ya enggaklah. Masa hanya satu saja. Siapa saja yang bertentangan dengan ideologi negara, mengancam keutuhan negara, itu yang jadi sasarannya. Jadi bukan khusus satu ormas. Enggaklah," kata Yasonna Laoly, usai rapat bersama Komisi III di Gedung DPR RI.

Ke depannya Perppu ini akan menjadi acuan dalam pembubaran ormas-ormas lain yang bertentangan dengan ideologi negara. Menurut Yasonna, Perppu ini sudah dibahas secara menyeluruh di Kemenkopulhukam, baik dari segi pertimbangannya menjadi sebuah Perppu maupun dari segi substansi.

Yasonna enggan membahas tarik menarik di DPR soal Perppu tersebut. Ia mengakui belum semua fraksi di DPR sepakat dengan Perppu ini. Menurut dia, biarlah hal itu menjadi urusan lembaga legislatif. DPR mempunyai waktu kurang lebih tiga bulan pada masa sidang berikutnya untuk menentukan sikap menolak atau menyetujui Perppu ini.

Yasonna mengungkapkan, Perppu ini dibutuhkan karena undang-undang ormas yang ada belum mengatur secara komprehensif tentang pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sementara, pemerintah melihat bahwa ada organisasi kemasyarakatan tertentu yang kegiatannya tidak sejalan dengan ideologi negara.

"Undang-undang ormas yang lama itu kan sangat hampir tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembubaran seperti itu. Sangat sulit lah. Jadi sekarang, jangan sampai terjadi hal yang tidak baik," kata Yasonna.

Perppu ini menyatakan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif tentang ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. (republika)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM

100000000
muhardi

Berita Terkini

KTT G20 Berlangsung di Tengah Kerusuhan

Sabtu, 08 Juli 2017 - 21:42 WIB

Obama Percaya dengan Masa Depan Indonesia, Apa Itu?

Sabtu, 01 Juli 2017 - 23:49 WIB

Onta dan Domba Qatar Dilarang 'Merumput' di Arab

Rabu, 21 Juni 2017 - 10:52 WIB

Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi!

Minggu, 11 Juni 2017 - 22:49 WIB

Ketua DPR RI Bagi-Bagi Uang di Kantor Golkar Dumai

Minggu, 11 Juni 2017 - 12:52 WIB

Ahok Harus Jalani Hukuman di Lapas!

Sabtu, 10 Juni 2017 - 18:14 WIB

Setelah Syamsuar, Kini Harris yang Daftar ke Nasdem

Sabtu, 10 Juni 2017 - 13:40 WIB

Cari Judul Berita





Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia



Banner

Socialize