RIAUBOOK.COM - Gerakan Keterbukaan Informasi Publik diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), Riau, untuk seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan

Hal ini diutarakan bupati pada saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik yang ditaja oleh Komisi Informasi Provinsi Riau di Gedung Puri Cendana, Jalan Lingkar, Tembilahan, Kamis (9/11/2017).

Menurut Bupati Inhil, HM Wardan, hal itu merupakan tindaklanjut dari amanah Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang hak dan kewajiban Badan Publik dan pengguna informasi publik.

"Jadi, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai dengan alasan permintaan," katanya.

Kendati demikian, lanjutnya, badan publik selaku penyedia informasi juga berhak menolak memberikan permintaan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.

"Beberapa informasi yang boleh tidak diberikan sesuai undang-undang, ialah informasi yang dapat membahayakan negara, informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat, informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/ atau informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan," kata Wardan.

Berkaitan dengan pencanangan gerakan keterbukaan informasi ini, Bupati Inhil berharap agar seluruh jajaran Pemerintahan dari segala jenjang di Kabupaten Inhil dapat bersikap kooperatif dalam mewujudkannya.

"Setelah ini nanti, kepada pihak Pemerintah Desa se / Kabupaten Inhil diharapkan dapat merumuskan Peraturan Desa sebagai 'payung hukum' dan tindaklanjut pada tataram teknis pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam ruang lingkup perdesaan," bupati mengakhiri. (RB/MC)