RIAUBOOK.COM - Laporan evaluasi badan anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau yang disampaikan oleh Sugeng Pranoto, menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Riau mangkir sebanyak dua kali saat di panggil oleh komisi A DPRD Riau terkait pembahasan anggaran.

Karena hal tersebut, Komisi A DPRD menyerahkan pembahasan Anggaran KPU dan Bawaslu kepada Banggar DPRD Riau.

"Menurut Banggar, ketidakhadiran ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembahasan Raperda APBD 2018," kata Sugeng saat membacakan laporannya dalam Sidang Paripurna pengesahan APBD Riau tahun 2018, Rabu malam (29/11/2017).

Sebelumnya pada tanggal 27 November KPU dan Bawaslu Riau dihadirkan oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah Prov. Riau untuk mengikuti rapat dengan Banggar.

Sugeng menyebutkan bahwa yang paling membuat Banggar kecewa adalah perwakilan KPU dan Bawaslu Riau saat mengikuti rapat tidak membawa dokumen pendukung terkait anggaran yang diusulkan (RKA dan kertas kerja pendukung alokasi anggaran Kab/Kota dan Provinsi).

"Dengan demikian, Banggar tidak melakukan pembahasan atas anggaran KPU dan Bawaslu Prov. Riau tahun 2018," demikian Sugeng.

Sebagaimana diketahui, setelah melalui Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) yang cukup alot, akhirnya APBD Riau tahun 2018 disahkan senilai Rp10,091 triliun.

Paripurna DPRD Riau tersebut sempat menuai protes yang keras dari beberapa legislator, namun akhirnya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 berhasil disahkan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (29/11/2017) malam.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan dihadiri oleh 45 anggota dewan, sempat berlangsung dengan lancar, sebelumnya M. Adil dari Fraksi Nasdem Hanura menginterupsi pimpinan rapat. (RB/Dwi)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau