RIAUBOOK.COM - Pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, Rabu (26/12/2018) melakukan harmonisasi APBD 2019 Provinsi Riau usai verifikasi dari Mendagri.

Diakui tidak ada yang vital dalam harmonisasi atau perbaikan yang dilakukan, hanya ada beberapa yang sudah dianggarkan mesti disesuaikan dengan aturan atau prosedur yang berlaku.

Diakui oleh salah seorang Anggota Banggar DPRD Riau, Husaimi Hamidi saat dikonfirmasi, bentuk kegiatan yang harus dilakukan harmonisasi sesuai petunjuk Mendagri misalnya dalam kegiatan yang bukan kewenangan Pemprov tapi dikerjakan atau dianggarkan oleh Pemprov.  Begitu juga kegiatan yang seharusnya kewenangan pusat, tapi diangarkan provinsi.

"Salah satu contoh bentuk yang menyakahi ketentuan atau aturan yang mesti dilakukann perbaikan atau harmonisasi adalah kegiatan semenisasi.  Ini merupakan kewenangan dari Kabupaten/Kota.  Provinsi hanya bisa bantu dalam bentuk Bantuan Keuangan.  Begitu juga dengan pembangunan gedung sekolah SMP, kita hanya bokwh dalam bentuk Bankeu," katanya sembari memberikan contoh.

Diakui juga oleh politisi PPP ini, dengan telah dilakukan harmonisasi, maka APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2019 sudah dapat digunakan pada awal tahun 2019 mendatang.

"Semakin cepat kita menggunakan APBD 2019, semakin panjang waktu dalam menjalankan kegiatan yang sudah dianggarkan. Tidak ada istilah atau alasan terlambat waktu lagi nantinya," tambahnya berharap.

Sebagaimana yang sudah diberitakan oleh media ini sebelumnya, besaran APBD 2019 Provinsi Riau yang sudah disahkan sebesar Rp 9.135.176.517.065 tetdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 3,6T, Dana Perimbangan Rp 5,5 T dan pendapatan yang sah lainnya Rp 12,822 M.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 5.070.337.617.882, dan Belanja Langsung (BL) Rp 4.114.873.889.834. (RB/MCR)