RIAUBOOK.COM- DPRD Provinsi Riau masih mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Dewan menilai usulan penyertaan modal yang diajukan tidak masuk akal.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan, usulan anggaran sebesar Rp940 miliar masih terlalu besar jika dibandingkan kemampuan APBD Riau.

"Kalau yang diusulkan Rp940 miliar lebih itu tidak masuk akal, kalau APBD kita hanya sekitar Rp9 triliun, Rp7 triliun digunakan untuk belanja pegawai ditambah Rp1 triliun untuk bantuan BUMD, apalagi yang mau dibangun?," Kata Suhardiman kepada RiauBook.com saat ditemui di Kantor DPRD Riau, Senin (21/1/2018).

Dikatakannya, ada beberapa ketentuan dalam rumusan penyertaan modal terhadap BUMD, " BUMD yang dibantu itu mesti surplus labanya selama tiga tahun terakhir, itu hanya satu yang ada, kemudian mesti dilakukan audit internal, kalau ini semua sudah, kemudian ada syarat lain yang harus bisa dipenuhi oleh teman-teman BUMD sehingga nanti kita bisa lakukan pembicaraan pada pembahasan".

Bahkan, kata legislator yang akrab disapa dengan sebutan "Datuk" ini, untuk BUMD sekaliber Bak Riau Kepri (BRK) pihaknya juga masih harus mengkaji lagi.

"BRK pun kita harus pelajari dulu, memang ketentuan perundang-undangan mereka terpenuhi, nanti kita lihat unsur-unsur lain kalau memang itu bisa dibantu, karena memang saham kita di BRK saat ini dibawah 50 persen," tuturnya.

"Tapi kita lihat nanti lah, itu kan baru wacana, yang penting usulannya tidak sebesar itu," demikian Datuk. (RB/Dwi)