RIAUBOOK.COM - Kinerja BUMD dianggap masih belum optimal dalam memanfaatkan potensi untuk peningkatan perekonomian daerah, dari 17 lapangan usaha yang ada di seluruh sektor, hingga kini hampir selurunya masih belum tergarap dengan baik.

Hal itu diungkapkan Azharuddin M. Amin, seorang pakar dari Universitas Islam Riau yang turut menjadi Tenaga Ahli Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Setdaprov Riau, saat rapat evaluasi sistem, perencanaan dan pengembangan BUMD tahun 2019.

Dijelaskan Azhar, misalnya dari sektor pertanian, BUMD harusnya dapat terlibat dan berkolaborasi dengan BUMN dalam membangun sentra produksi benih sehingga Riau tidak bergantung pada Pulau Jawa.

"Dari sisi pengadaan benih, ada potensi besar disana, harga gabah rata-rata Rp4.500 - Rp5.100, harga benih itu Rp9.600, artinya disitu ada keuntungan yang sangat besar yang bisa digarap oleh BUMD melalui proses produksi maupun melalui distribusinya, belum lagi dari distribusi pupuk misalnya, itu dari sisi bisnisnya," kata Azhar, Senin (15/4/2019) di Kantor Gubernur Riau.

Dijelaskan Azhar, dengan demikian akan menekan angka pengangguran karena adanya peluang hadirnya lapangan pekerjaan, "maka tidak terlalu rumit sebenarnya untuk menargetkan pengurangan kemiskinan melalui BUMD di Provinsi Riau," ujarnya.

Untuk subsektor kehutanan dalam pemanfaatan pengeloaan hutan tanaman industri, lanjut Azhar, juga ada peluang besar yang belum dimanfaatkan oleh BUMD setempat.

"Saya kemarin ikut menjadi observer mendampingi konsultan dari Kanada untuk mengaudit PT. RAPP, sekarang mereka nambah lagi luas lahan sekitar 10 ribu hektar di Taluk, tapi itu bukan perusahaan, itu supplier RAPP dari Jakarta, yang hari ini investasi untuk pulp kemudian dirubah menjadi rayon untuk tekstil, RAPP menginvestasikan Rp20 triliun, sementara ini tidak tergarap oleh kita, justru yang datang itu pengusaha dari Jawa," kata dia.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Ahmad Hijazi kepada RiauBook.com mengatakan, BUMD memiliki peran strategis dalam rangka membangun kegiatan ekonomi, untuk itu rencana bisnisnya harus mengacu pada pada arah kebijakan pemerintah daerah.

"Dilain sisi, RPJMD (Rencana Jangka Menengah Daerah) kita juga butuh input dari para pelaku BUMD, sehingga nanti, bagaimana akselerasi perencanaan makro dan perencana mikro itu bisa nyambung," demikian Sekda. (RB/Dwi)