RIAUBOOK.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survei terbaru area rawan korupsi di Indonesia, Senin (1/9/2019). Hasilnya, untuk kategori pemerintah daerah, lembaga anti rasuah tersebut menobatkan Pemerintah Provinsi Riau berada dalam posisi terbawah soal indikator pencegahan korupsi.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution menegaskan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan setempat harus bekerja sesuai aturan.

"Semua ditertibkan, mainkan sesuai aturan semua, apa yang menjadi aturan, ikuti, kuncinya itu aja," kata Wagubri, Rabu (2/10/2019) di Pekanbaru.

Ungkap mantan Komandan Korem 031/Wirabima tersebut, pelanggaran terjadi karena aturan tidak diikuti. "Makanya kalau aturan itu semua diikuti, pelanggaran tidak akan terjadi," ujarnya.

Ia pun mepersilahkan KPK untuk memberi pendampingan secara rutin terhadap jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

"Setiap hari silahkan aja, tidak ada masalah. Kuncinya. Kalau menurut saya itu lah, kalau ada yang melanggar, tegakkan aturan. Kalau aturan itu ditegakkan, siap-siap menerima sanksi," tuturnya.

"Menurut saya, semua itu ada di integritas pejabat, itu lah yang saya lakukan di awal-awal," demikian Wagubri. (RB/Dwi)