RIAUBOOK.COM- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy menegaskan, pihak sekolah tidak boleh seenaknya memberi sanksi terhadap siswa yang bwerdemo menolak pengesahan RKUHP dan RUU kontroversial sejak beberapa waktu lalu.

Muhadjir juga mengingatkan agar sekolah menghindari pemberian sanksi kepada siswa yang sifatnya tidak mendidik.

"Jangan berikan sanksi yang sifatnya tidak mendidik. Tidak boleh itu [mengeluarkan dari sekolah], yang tidak sekolah saja diminta untuk masuk kok," kata Muhadjir di Solo, Jumat (4/10/2019).

Muhadjir mengaku kementerian akan melakukan penyisiran terhadap sekolah yang memberi sanksi di luar pendekatan pendidikan. "Akan kami sisir, yang belum benar akan diluruskan. Kalau daerah sudah paham, intinya tidak boleh ada yang main sanksi," katanya.

Ia pun meminta setiap sekolah untuk mendidik para siswa dan memulihkan siswa jika mereka mengalami trauma saat melakukan aksi unjuk rasa tersebut.

"Itu kalau mereka mengalami trauma, kalau tidak ya harus tetap disadarkan bahwa yang mereka lakukan membahayakan. Titik tolak kita bukan HAM (hak asasi manusia). Kalau HAM memang mereka punya hak untuk berekspresi," kata Muhadjir.

Meski demikian, dikatakannya, setiap ekspresi ada batasan yang harus diperhatikan sehingga tidak bisa seenaknya mengekspresikan hak tersebut.

"Kalau mengancam keamanan, keselamatan, dan jiwa yang bersangkutan ya tidak boleh. Harus didahulukan menyelamatkan mereka. Jangan dilihat dari aspek haknya tetapi lihat dari UU perlindungan anak. Kalau dibiarkan maka orang tua atau sekolah malah kena sanksi," katanya.

Terkait dengan unjuk rasa tersebut, ia mengakui sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2019 tentang pencegahan anak melakukan kegiatan membahayakan, termasuk unjuk rasa.

"Kalau melakukan kegiatan yang positif tidak apa-apa itu bagian dari ekspresi, tetapi kalau ekspresinya mengumpat orang kan tidak boleh," katanya.

Sumber: CNNNIndoesia.com