RIAUBOOK.COM - Pemerintah akan memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bertugas di ibu kota baru pada 2024 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo untuk mulai melakukan survei terhadap para abdi negara yang bersedia di pindahkan ke Pulau Borneo.

Kata Jokowi, dirinya berkeinginan seluruh pegawai abdi negara sepenuhnya pindah ke ibu kota baru yang telah ditetapkan di Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.

Namun, Jokowi ingin kepindahan PNS turut disertai niat murni dari para pegawai. "Pindah semuanya langsung, tapi sudah saya perintahkan kepada MenPAN untuk mensurvei dulu, kira-kira yang ingin dan tidak pindah berapa persen. Kami harus tahu dong," tuturnya di Istana Merdeka, Jumat (17/1/2020).

Kendati demikian, kepala negara tersebut enggan memaparkan secara rinci seperti apa estimasi kebutuhan PNS guna menjalankan pemerintahan di ibu kota baru nanti. "Ya semuanya, hitung saja sendiri," ungkapnya.

Sementara dari sisi perencanaan, ia mengatakan sejauh ini perpindahan PNS masih sama dengan rencana awal yang sudah dirancang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yaitu mulai 2024.

Hal tersebut menyusul rencana konstruksi mulai akhir 2020 dan setidaknya ditargetkan selesai pada 2023.

"InsyaAllah (2024) kami harapkan seperti itu (PNS mulai pindah)," tuturnya.

Saat ini, katanya, pemerintah sudah memfinalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota Negara. Rencananya, draf itu akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan.

Sementara itu, sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan memperkirakan PNS yang pindah ke ibu kota baru akan mencapai 180 ribu pegawai.

Di mana, pemindahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Sumber: CNN Indonesia