RiauBook - Terdakwa kasus korupsi kredit fiktif BNI 46 senilai Rp40 miliar, Esron Napitupulu, mendapat keringanan hukuman di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, setelah upaya bandingnya dikabulkan. Bahkan Esron mendapat pengurangan hukuman selama empat tahun.

Hal ini diketahui setelah Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menerima salinan petikan putusan dari PT Pekanbaru pada 7 April 2015. "Nomor salinan petikan putusannya adalah 05/PID.SUS-TPK/2015, yang dipimpin hakim Nelson Samosir dengan anggotanya hakim Yuliusman dan KA Syukri," terang Panitera Muda Bidang Tipikor Pekanbaru, Hasan Basri, Selasa (7/4/2015).

Selanjutnya, sambung Hasan, putusan ini akan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, dan kuasa hukum terdakwa Esron. "Setelahnya, mereka diberi waktu selama 14 hari untuk menetukan sikap, apakah akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau menerima," jelas Hasan.

Dalam putusan PT, papar Hasan, Esron dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang menyebabkan kerugian pada negara, dan dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Sebelumnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, dia divonis selama 10 tahun penjara dan didenda Rp400 juta serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp37 miliar.

Ia dinilai melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Dalam putusan itu, Esron juga diwajibkan membayar uang denda Rp400 juta subsidair 3 bulan penjara dan uang pengganti Rp37 miliar. "Jika dalam satu bulan tak dibayar, harta benda terdakwa disita untuk negara. Jika tak mencukupi, terdakwa diwajibkan menjalani hukuman penjara selama tiga tahun," terangnya.

Dalam kasus ini, sejumlah petinggi BNI 46 ikut terseret. Di antaranya ABC Manurung, Dedi Syaputra, Atok, Muliawarman, dan Ahmad Muis. (mc)