RIAUBOOK.COM - Ada berbagai modus oknum melakukan tindakan pungutan liar dna biasanya disertai dengan tindakan kekerasan, demikian Wakapolres Kepulauan Meranti, Riau, Kompol DR Wawan.

Wakapolres kengatakan itu saat menjadi narasumber Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, pekan lalu.

Pada acara yang dibuka oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM itu, Wakapolres menjelaskan berbagai hal menyangkut pelayanan publik, Pengertian Pungli, Modus Operandi, Kriteria Pungli dan lainnya.

Dihadapan para Guru dan Kepala Sekolah peserta Sosialisasi, Kompol Wawan menerangkan pengertian pungli, yaitu pengenaan biaya atau pungutan, yang seharusnya tidak ada biaya namun dikenakan atau dipungut disuatu lokasi.

"Modus operandi pelaku pungli biasanya diikuti dengan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, mempersulit proses, mengulur waktu dan meminta imbalan," ujarnya, di tempat acara Aula Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang.

Kriteria pungli, ungkap Wawan, yakni segala pungutan dilakukan oleh oknum petugas atau calo dengan nilai lebih dari yang telah ditetapkan pemerintah, atau dengan maksud untuk lebih memperlancar dan mempercepat pengurusan administrasi pelayanan terhadap publik.

Selain itu, segala pungutan yang bersifat memaksa atau wajib atau suatu keharusan yang tidak ada dalam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta pungutan dengan maksud untuk membebaskan dan atau meringankan hukuman atau sanksi dari suatu pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Disamping itu, dijelaskan pula pungutan yang tidak masuk di dalam kriteria pungli, yakni segala pungutan yang dimaksud untuk kepentingan sosial, bantuan atau kegiatan sosial dengan tidak bersifat memaksa, tidak wajib, bukan suatu keharusan yang apabila tidak dilaksanakan tidak memiliki konsekwensi, dampak atau akibat secara langsung kepada yang dipungut.

"Juga pungutan atas kesepakatan bersama karena adanya suatu aktifitas untuk kepentingan bersama tanpa unsur paksaan atau atas dasar kesadaran demi kepentingan bersama, serta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi atau sekelompok orang," bebernya.

Wakapolres mengatakan, Satgas Saber Pungli Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dilantik berjumlah 60 orang, memiliki strategi dalam pemberantasan Pungli secara Pre emtif atau pembinaan serta Strategi Preventif atau Pencegahan.

Tujuan adanya satgas saber pungli, adalah untuk menanggulangi praktek pungli yang dilakukan oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terbangunnya mindset aparatur negara dalam pelayanan masyarakat dengan prinsip zero pungli, juga terciptanya sikap tegas dan kesadaran masyarakat menolak segala bentuk pungli dan mematuhi aturan yang berlaku.

"Sasaran Satgas Saber Pungli ini terdiri dari Pelayanan publik, Ekspor dan impor, Penegakan hukum, Perizinan, Kepegawaian, Pendidikan, Pengadaan Barang dan jasa, juga Kegiatan pungli lainnya yang meresahkan masyarakat," jelasnya.

Ancaman hukuman tindakan menyimpang itu, terangnya lagi, antara lain terhadap pemberi suap hukuman pidana 15 tahun denda 15 juta, penerima suap hukuman pidana 3 tahun denda 15 juta, pemerasan hukuman pidana 9 tahun, memberi suap atau menjanjikan hadiah pidana minimal 1 tahun denda minimal 250 juta.

Kemudian pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, hukuman pidana minimal 1 tahun denda minimal 250 juta, dan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara hukuman pidana 3 tahun denda 150 juta.

Selanjutnya, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol DR Wawan SH MH juga melakukan pemaparan sosialisasi yang sama di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Selatpanjang, kepada para Guru dan Kepala Sekolah dibawah koordinasi Kantor Kementerian Agama Kepulauan Meranti. (RB/MC)