RiauBook.com - Maslaah sengketa lahan antara warga Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dengan PT Setia Agrindo Lestari (SAL) belum selesai. Kali ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau turut andil menyurati Kepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPPMPD) agar mengevaluasi perizinan perusahaan.

Surat bertanggal 12 Januari 2015 itu ditanda tangani Ahmad Fitri selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau. Dalam surat tersebut, Ombudsman meminta penjelasan BPPMPD terkait perizinan yang dikeluarkan untuk perusahaan.

Surat dengan nomor 006/KLA/113.2014/PKU/03/2015 tersebut juga ditembuskan kepada pelapor, dalam hal ini Tim Investigasi Gabungan KNPI, PWI dan LSM Perjuangan Anak Negeri Kabupaten Inhil terlihat memuat tiga hal pokok yang perlu dijelaskan BPPMPD Inhil terkait terbitnya izin untuk PT SAL.

Ketiga poin yang perlu diklarifikasi BPPMPD tersebut selengkapnya adalah :

1.      Syarat dan prosedur pemberian izin pembuatan lahan perkebunan kelapa sawit serta lampiran salinan SOP untuk semua perizinan yang ada di BPPMPD Kabupaten Indragiri Hilir.

2.      Apa peran BPPMPD setelah memberikan izin atau rekomendasi kepada pihak yang mengajukan perizinan dan rekomendasi.

3.      Bagaimana upaya BPPMPD Kabupaten Inhil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat akibat dari dikeluarkannya izin perkebunan kelapa sawit milik PT SAL tersebut.

Dalam surat tersebut dengan tegas disebutkan bahwa BPPMPD Inhil harus menyampaikan penjelasannya dalam waktu 14 hari semenjak diterimanya surat tersebut.

Kepala BPPMD Inhil, H Junaidi ketika dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan bahwa pihaknya mengakui telah menerima surat dri Ombudsman RI Perwakilan Riau tersebut dan berjanji akan segera menjawabnya.

"Kami sudah menerima surat dari Ombudsman Riau terkait klarifikasi izin PT SAL di Desa Pungkat Inhil, dan kita akan segera membalasnya secara tertulis," ungkap Junaidi, Sabtu (17/1).

Seperti diketahui, 21 warga Desa Pungkat yang dijadikan tersangka pembakaran alat berat PT SAL sudah mendapat vonis 6 bulan dari Majlis Hakim PN Tembilahan pada tanggal 18 Desember 2014 lalu.

Selain itu, dari informasi terkini yang diperoleh Tim Investigasi Gabungan PWI, KNPI dan LSM Peran di Desa Pungkat, PT SAL sejauh ini masih menjalankan aktivitasnya dalam membabat hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit.

"Apa yang dilakukan PT SAL sejauh ini jelas dengan terang benderang bahwa mereka tidak menganggap sama sekali keberadaan Pemerintah Kabupaten Inhil yang telah berulang kali meminta mereka untuk menghentikan aktivitas perusahaan," kata Firmansyah, Ketua LSM PERAN.

Selain itu jelas Firman, disisi lalin Pemerintah Kabupaten Inhil dinilai lemah dalam penegakan hokum dan kewibawaannya, jelas-jelas perusahaan tersebut membangkang berulang kali, tidak ada juga tindakan tegas yang diambil pemerintah. (hrd)