RIAUBOOK.COM - Legislator Riau Suhardiman Amby mengaku kaget dengan informasi Pemprov Riau akan 'menyuntik' anggaran untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2019 yang total anggarannya mencapai Rp3 triliun.

"Kondisi ini sangat tidak mungkin karena kondisi keuangan daerah sedang defisi," kata Suhardiman selaku Sekretaris Komisi III DPRD Riau membidangi masalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pekanbaru, Selasa (30/10/2018).

Kemudian, kata dia, keadaan dari BUMD saat ini banyak yang 'sakit' sehingga perlu dilakukan kajian yang matang apakah layak dibantu atau tidak.

Selanjutnya, kata dia perlu juga dilakukan audit karena selama ini keberadaan dari BUMD tidak jelas pengelolaan keuangan yang dilakukan.

"Saat ini kita juga sedang bahas Ranperda tentang penyertaan modal untuk BUMD. Jadi sebaiknya kita tunggu saja disahkan dulu," kata dia.

Politisi Hanura ini melanjutkan, audit yang dilakukan harus yang betul-betul dapat dipercaya oleh semua pihak yang dilakukan secara independen dan audit dari pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Audit ini sangat perlu untuk mengetahui kondisi pasti dari BUMD itu, sehingga ada langkah yang akan ditempuh untuk kelangsungannya," kata Suhardiman.

Ia menambahkan, adanya informasi 'penyuntikan' dana untuk BUMD sangat disayangkan karena kondisi keuangan saat ini sedang tidak baik.

Apalagi, lanjut dia, jumlahnya cukup besar, seperti yang diberitakan mencapai Rp3 triliun.

Kata dia, tahun 2019 diperkirakan APBD hanya sekitar Rp 8,3 triliun dan nilai itu jauh menurun dibandingkan dengan APBD tahun sekarang.

"Untuk belanja pegawai saja sudah menghabiskan sekitar Rp5 triliun. Sisanya ada sekitar Rp 3 triliun, mana mungkin diberikan pula untuk BUMD," demikian Suhardiman. (RB/MCR)