RIAUBOOK.COM - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyatakan akan menuntaskan 'pekerjaan rumah' yang ditinggalkan Kapolda lama, di antaranya penanganan dugaan korupsi Surat Perintah Pejalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau.

Dengan pergantian puncak pimpinan di Polda Riau, apakah penanganan kasus korupsi yang menghebohkan di sejak pertengahan tahun 2024 itu akan berlanjut?

Irjen Herry menegaskan, sebagai pimpinan baru, dia akan mempelajari kasus tersebut. "Perkara ini masih saya dalami," ujarnya, Senin (17/3/2025).

"Minggu depan InsyaAllah saya mendapati pemaparan resmi dari Direskrimsus. Setelah saya tahu bagaimana perkembangannya, saya akan tampilkan ke media," sambungnya.

Irjen Herry menekankan, akan melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Irjen Iqbal, baik program di Riau maupun nasional. "InsyaAllah saya lanjutkan," ucapnya.

Untuk itu, Irjen Herry mengharapkan kerja sama dari semua pihak dalam penanganan kasus tersebut, dan menjaga keamanan di Bumi Lancang Kuning.

"Saya berharap apa yang sudah diberikan kepada Pak Iqbal juga diberikan kepada saya. Jika Pak Iqbal diberita 10, saya diberi 100," tutur Irjen Herry.

Sebelumnya Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, dalam kasus SPPD fiktif, pihaknya masih menunggu hasil audit final penghitungan kerugian negara dari BPKP Riau.

Diungkapkan Kombes Ade, jika nilai kerugian negara sudah didapat, maka pihaknya akan segera melakukan gelar perkara bersama Kortas Tipikor Mabes Polri. "Semoga secepatnya bisa selesai," pungkasnya.

Berdasarkan perhitungan sementara yang dilakukan penyidik, dari total anggaran SPPD fiktif sebesar Rp206 miliar yang dikeluarkan selama dua tahun ditemukan kerugian negara mencapai Rp162 miliar.

Penghitungan ini akan disinkronkan dengan hasil audit dari BPKP Riau. "Untuk hasil finalnya, kami akan menunggu hasil dari BPKP yang akan digunakan sebagai dasar dalam berkas perkara," kata Kombes Ade. (cakap)