RIAUBOOK.COM JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah mengamankan Jatmiko Dwi Seputro, politisi PDI Perjuangan sekaligus adik kandung Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Penangkapan ini merupakan bagian dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Tulungagung pada Jumat (10/4) sore.

Jatmiko, yang merupakan anggota DPRD Tulungagung periode 2024–2029, diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta bersama 12 orang lainnya untuk menjalani pemeriksaan intensif.

​PDIP Hormati Proses Hukum

​Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Erma Susanti, membenarkan bahwa salah satu kadernya turut terjaring dalam operasi senyap lembaga antirasuah tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa partai akan bersikap kooperatif.

​"Iya, sementara kami menghormati dan mencermati proses di KPK. Sikap partai menunggu dan menghormati proses yang berjalan," ujar Erma saat dikonfirmasi melalui telepon, Sabtu (11/4).

​Pihak partai saat ini masih menunggu kepastian status hukum Jatmiko, apakah akan ditetapkan sebagai saksi atau tersangka dalam konstruksi perkara yang menjerat sang bupati.

Total 13 Orang Diboyong ke Jakarta

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa dari total pihak yang diamankan, terdapat satu orang yang berasal dari luar lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung.

​"Ketiga belas orang yang dibawa ke Jakarta terdiri atas bupati, 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan satu orang pihak lainnya," kata Budi.

​Hingga saat ini, KPK belum merinci secara detail peran spesifik Jatmiko dalam kasus ini. Namun, dalam operasi tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat sebagai uang suap.

​Kronologi Penangkapan

Rangkaian OTT bermula pada Jumat sore saat tim KPK menciduk Bupati Gatut Sunu Wibowo. Pascapenangkapan, penyidik langsung melakukan pemeriksaan maraton terhadap 18 orang, mayoritas pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Mapolres Tulungagung hingga Sabtu pagi.

​Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, 12 orang—termasuk bupati dan Jatmiko—kemudian dibawa ke Jakarta melalui Bandara Juanda menggunakan bus untuk menentukan status hukum mereka dalam waktu 1x24 jam. (Cnn)