RIAUBOOK.COM - Tabir dugaan pemerasan senilai Rp3,55 miliar yang menyeret Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, kian terang benderang. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (2/4/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah pejabat teras sebagai saksi kunci.

​Tiga saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan adalah:

​M. Taufik Oesman Hamid (Mantan Pj Sekda Provinsi Riau/Kepala Disperindag Riau).
​Sarkawi (Penata Kelola Jalan dan Jembatan).
​Aditya Wijaya Raisnur Putra.

​Dinamika Anggaran dan Rapat Strategis
​Dalam kesaksiannya, Aditya Wijaya membeberkan adanya dinamika janggal dalam pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta pergeseran anggaran di internal Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau.

Keterangan ini diperkuat oleh saksi lainnya yang mengonfirmasi adanya rapat-rapat strategis yang diduga menjadi celah terjadinya praktik pemerasan.

​"Fokus pemeriksaan kali ini adalah saksi yang memiliki keterkaitan langsung dengan alur anggaran dan dugaan praktik pemerasan tersebut," ujar JPU KPK, Meyer Voltak Simanjuntak. Ia menambahkan bahwa total akan ada 40 saksi yang dijadwalkan hadir sepanjang proses persidangan ini.

​Alur Dugaan Pemerasan

​Berdasarkan dakwaan JPU, Abdul Wahid diduga melakukan pemerasan bersama dua terdakwa lainnya, yaitu M. Arief Setiawan dan Dani M Nursalam, serta melibatkan ajudan gubernur bernama Marjani.

​Lokasi Kejadian: Praktik ini diduga berlangsung selama periode April hingga November 2025 di beberapa titik vital, antara lain:

​Rumah Dinas Gubernur Riau (Jl. Diponegoro)
​Kantor Dinas PUPR-PKPP
​Kantor Bappeda Riau

​Kondisi Persidangan

​Berbeda dengan agenda sebelumnya yang riuh, sidang kali ini terpantau relatif sepi. Meski dihadiri oleh keluarga terdakwa, ruang sidang tidak dipadati pengunjung dan pengamanan tampak lebih longgar.

​Hingga saat ini, terdakwa M. Arief Setiawan dan Dani M Nursalam telah menerima dakwaan dan masuk ke tahap pembuktian. Di sisi lain, Abdul Wahid memilih untuk tetap mengajukan perlawanan terhadap dakwaan JPU.

​Para terdakwa kini terancam jeratan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023. Persidangan akan terus dilanjutkan untuk menggali keterangan dari puluhan saksi lainnya.