Ilustrasi. (net)

Sabtu, 18 November 2017 - 09:41 WIB 4060000

Korupsi Riau di Mana-mana, Bagaimana Mengatasinya? Akademisi Mexsasai Berikan Solusi Kontrol Publik

Share ke BBM

RIAUBOOK.COM - Kasus-kasus korupsi di Riau merupakan persoalan yang sudah menjadi fakta dalam artian benar melibatkan sejumlah elit lokal yang memang sudah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukuman tetap.

Akademisi sekaligus Pengamat Hukum Tata Negara, Dr Mexsasai Indra mengatakan itu saat berbincang dengan RiauBook.com pada Sabtu (18/11/2017) menanggapi kondisi kritis para pejabat pemangku kepentingan di Pemerintah Provinsi Riau.

"Kalau kita hubungkan dengan konsep pemidanaan yang dikenal dengan hukum pidana, hukum yang dijatuhi para elit lokal itu tentu ada dua tujuan, pertama memberikan preferensi umum dan kedua adalah preferensi khusus," kata Mexsasai.

Preferensi umum yang dimaksud, demikian Mexsasai, yakni memberikan dampak takut atau 'ngeri' dalam melakukan pelanggaran hukum yang sama, kemudian kedua yakni preferensi khusus yakni mengubah prilaku bagi pelaku dari orang yang jahat atau korup menjadi lebih baik.

Mastinya, lanjut dia, bentangan perkara korupsi penyelahgunaan wewenang yang menjerat banyak elit lokal di Riau harus menjadi pembelajaran penting bagi yang lainnya, untuk kemudian tidak terulang tindak pelanggaran hukum yang sama.

Tujuan Hakiki

Namun ternyata, kata dia, tujuan hakiki dari adanya pranata pemidanaan itu untuk kasus-kasus di Riau tersebut tidak memberikan preferensi umum untuk pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal sama.

Untuk diketahui, kasus-kasus korupsi di Riau kerap menjadi sorotan nasional bahkan dunia, hal itu tidak lepas dari banyaknya para pejabat atau elit lokal yang terjerat korupsi.

Bahkan sebelumnya, sudah ada tiga Gubernur Riau, yakni Saleh Djasit, Rusli Zainal, dan Annas Maamun yang terbukti di mata pengadilan terlibat kasus korupsi.

Kasus ketiga gubernur tersebut sebelumnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, tidak ketinggalan, pihak Kejaksaan Tinggi Riau juga mengungkap adanya dugaan koruspi pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang di dalamnya terdapat tugu perlawanan korupsi.

Dalam kasus ini, pihak Kejati telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka, sebagian adalah kalangan pengawai negeri sipil dan satu pejabat kuasa anggaran di Dinas Pekerjaan Umum setempat.

Apa problemnya sebenarnya?

Mexsasai menjawab, pihaknya melihat dalam kasus-kasus korupsi yang marak terjadi itu karena berbagai hal yang salah satunya adalah lemahnya kontrol publik.

"Pertama terkait soal kontrol publik terhadap proses penyelenggaran pemerintahan yang minim, kemudian sikap masyarakat yang mengangkap prilaku korupsi itu sesuatu yang biasa," kata dia.

Seolah-olah, demikian Mexsasai, masyarakata memaklumi, sehingga tidak ada sanksi sosial yang nyata ketika seseorang itu melakukan tindakan korupsi.

Sistuasi dan kondisi seperti ini menurut dia tidak memberikan efek psikologi terhadap para pelaku korupsi atau para pemangku kepentingan yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sehingga situasi dan kondisinya selalu berulang.

Dalam konteks penegakkan hukum, kata dia, pihaknya menganggap hal tersebut adalah bukan suatu aib bagi daerah, dan harus ada pemikiran bagaimana kedepannya agar tidak terulang lagi.

"Sebenarnya dalam konteks regulasi sudah ada upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan atau tindakan prefentif supaya prilaku korupsi tidak lagi terjadi," Mexsasai menambahkan.

Peranan TP4D

Seperti misalnya pemerintah sudah membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), tim pendamping ini berasal dari kejaksaan.

"Saya kira kalau memang misalnya problemnya tidak ada niat, atau seperti penyalahgunaan wewenang itu dilakukan berdasarkan ketidak sengajaan, tentu hal itu berbeda konstriksi hukumnya dengan yang benar-benar ada niat," kata dia.

Kemungkinan menurut dia, hal itu ada problem administratif yang seharusnya bisa diperbaiki secara bersama-sama lewat TP4D.

"Dalam perbuatan itu jika benar tidak niat, maka sebenarnya peranan TP4D ini perlu dimaksimalkan," kataya.

Artinya, lanjut kata pengamat, kedepan jangan sampai ada keraguan dari para pejabat penting pengguna anggaran dana kuasa pengguna anggaran untuk mengambil sebuah kebijakan karena akan berhadapan dengan hukum.

Namun kalau memang ada niat untuk menyalahgunakan wewenang, kata dia tentu ini yang menjadi problem berat karena tentu sudah ada turunannya.

Kontrol Publik

Maka yang perlu menurut dia adalah kontrol publik agar selalu mengingatkan para pejabat atau pemangku kepentingan itu untuk melaksanakan peranan mereka dengan tidak menyalahgunakan wewenang.

Publik yang dimaksud Mexsasai adalah para LSM atau NGO dan peranan kampus, mereka lah yang kemudian memberikan masukan-masukan positif tentang penyelenggaraan pemerintahan, kemudian tentu melakukan kontrol.

Dan pemerintah atau pejabat tersebut kata dia harus menerima saran dan kritik ini dengan bijak, jangan justru menjadikannya lawan yang kemudian berseberangan.

"Harus dibaca atau ditanggapi sebagai sesuatu hal positif yang mampu memberikan berupahan lebih baik termasuk meminimalisasi kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang," katanya.

Dalam konteks persoalan dugaan korupsi pembangunan RTH yang di dalamnya terdapat tugu anti korupsi, demikian Mexsasai, hal ini memang adalah sesuatu yang dilema.

"Dilema karena ketika kita menyatakan perlawanan terhadap korupsi lewat tugu tersebut, tapi malah proyek tersebut diduga dikorupsi," katanya.

Hal ini menurut dia sesuatu yang paradoks, dalam konteks penegakkan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan tentu harus didukung, karena ini menjadi konsekwensi sebagai negara hukum.

"Untuk menciptakan tertib sosial, tentu dibutuhkan tindakan hukum, termasuk dalam penggunaan keuangan negara, dibutuhkan pantauan hukum," demikian Mexsasai. (RB/fzr)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau

Share ke BBM


100000000
Fazar Muhardi

Berita Terkini

Jaringan Narkoba Kerinci Kanan Dibekuk Polres Siak

Jumat, 17 November 2017 - 09:35 WIB

Pria Inhil Tanam Ganja di Pot Bunga

Kamis, 16 November 2017 - 19:01 WIB

Mau Ditangkap KPK, Setya Novanto Kabur ke Luar Negeri?

Kamis, 16 November 2017 - 09:29 WIB

Siapa Pria Misterius yang Jemput Setya Novanto?

Kamis, 16 November 2017 - 08:52 WIB

MA Kabulkan PK, Hukuman Rusli Zainal Bakal Dipangkas

Rabu, 15 November 2017 - 17:05 WIB

Setya Novanto Dilaporkan ke KPK, Termasuk Pengacaranya

Senin, 13 November 2017 - 20:54 WIB

Jumat Keramat, Setya Novanto Tersangka Lagi

Jumat, 10 November 2017 - 17:08 WIB

Setya Novanto Tetap Dicegah ke Luar Negeri

Kamis, 09 November 2017 - 19:53 WIB

Cari Judul Berita




Galeri Riau Pustaka Lingkungan Dunia