RIAUBOOK.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyebut bahwa pengendalian organisasi dan kerja di lapangan, teknologi modifikasi cuaca, serta penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dapat digunakan menjadi sistem permanen untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah setempat.

Hal tersebut, diungkapkan Gubri saat meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap Resort Dosan Kabupaten Siak.

Syamsuar menjelaskan, dengan adanya koordinasi yang baik, dalam lingkungan organisasi dan kerja di lapangan, maka upaya pencegahan dan penanganan Karhutla akan lebih terarah.

"Untuk teknologi modifikasi cuaca, dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pengajian Teknologi (BPPT) yang ditugaskan oleh Presiden RI dan TNI Angkatan Udara," jelasnya, Kamis (15/10/2020).

Lanjutnya, walapun saat ini adanya hujan namun kewaspadaan kita akan situasi dan kondisi tetap harus ada. Bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diketahui bahwa pada 31 Oktober 2020 ini, penetapan siaga darurat Karhutla akan segera berakhir.

"Walaupun penetapan siaga darurat akan segera berakhir, menurut Danlanud akan tetap melakukan modifikasi cuaca. Sebab, untuk modifikasi cuaca yang bertugas adalah dari TNI AU," ungkapnya.

Kemudian, Gubri mengatakan, yang ketiga ialah penguatan KPH dan MPA atau masyarakat peduli api. Karena itu KPH ini baru dengan Pergub yang dasarnya untuk melaksanakan tugasnya yang bisa bekerja sama baik dengan masyarakat termasuk dengan perusahaan-perusahaan terkait.

"Kami sudah bicarakan bersama DPRD Provinsi Riau, insyaallah nanti juga akan kita tingkatkan sehingga mempunyai kekuatan hukum dan harapan kita bisa menjadi eksis dalam melakukan pencegahan Karhutla serta pemberdayaan masyarakat," demikian Syamsuar. (RB/MCR)