RiauBook.com - Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau sepanjang 2014 telah menerima 246 pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran administrasi publik dan pemerintahan daerah (maladministrasi).

"Jumlah itu benar meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya ada 162 pengaduan maladministrasi," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Riau, Ahmad Fitri lewat sambungan telepon, Jumat (16/1).

Ia mengatakan, meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat ini memperlihatkan bahwa masyarakat Riau makin kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut dia pula, tingginya jumlah pengaduan ini juga memperlihatkan makin tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Ahmad mengatakan, dari 246 laporan itu, 153 di antaranya atau 66 persen pengaduan sudah bisa diselesaikan oleh Ombudsman RI Perwakilan Riau.

"Selebihnya masih belum menemukan titik terang dan dalam proses penyelesaian," katanya.

Yang jelas, lanjut dia, dari sekian banyak pengaduan masyarakat itu, sebagian besar atau skeitar 156 laporan adalah keluhan soal adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan pemerintah daerah.

"Dugaan maladminitrasi yang dikeluhkan meliputi tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut dalam memberikan pelayanan dan bentuk maladministrasi lainnya," kata dia.

Untuk dipahami, katanya, bahwa berdasarkan Undang Undang Ombudsman maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan wewenang tersebut.

Termasuk juga kelalaian dan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, katanya.

Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan publik berkaitan dengan maladministrasi di daerah ini yakni pembuatan kartu tanda penduduk bersistem elektronik (e-KTP) yang kerap berlarut-larut.

Diduga oknum pegawai juga kerap meminta biaya yang lebih besar dari yang ditetapkan sehingga terkesan memberatkan masyarakat. (hrd)