Berkaitan dengan pembentukan desa adat, lanjut Ardo, sebagaimana disampaikan Fraksi Demokrat pada pandangan umum itu, dalam undang-undang tentang desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ada perubahan mendasar terhadap desa yakni mengakomodir keragaman budaya Indonesia yang melekat di desa dengan memberikan kewenangan untuk membentuk desa adat namun tetap dalam falsafah Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara eksplisit memberikan gambaran terhadap eksistensi adat dan budaya yang sedikit sudah mulai tergerus oleh perkembangan dan peradaban zaman.