Riau Book - Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau kesulitan mengumpulkan data korban sakit akibat kabut asap kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah yang dinilai tidak proaktif memberikan laporan secara rutin.

        "Akibatnya, saya menilai data mengenai warga yang sakit tidak valid karena tidak semua kabupaten/kota melaporkan data, padahal sudah saya tegur kepala dinasnya untuk melaporkan data secara rutin setiap hari," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafril, di Posko Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau, di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Rabu (26/8).

        Ia mengatakan, seperti data pada Juli 2015 yang tercatat ada sebanyak 4.548 warga di Riau yang sakit akibat polusi asap kebakaran. Menurut dia, data tersebut tidak lengkap karena ada daerah yang mengalami kebakaran seperti Kabupaten Bengkalis, Kuantan Singingi dan Indragiri Hulu, sama sekali tidak mengirimkan data ke Dinas Kesehatan Provinsi Riau.

        Kondisi tersebut terus berlanjut pada bulan Agustus ini, dimana Dinas Kesehatan Riau baru bisa merekapitulasi jumlah korban yang sakit mencapai 1.288 orang. Menurut dia, pada bulan Agustus ini masih ada pemerintah daerah yang tidak melaporkan jumlah kasus dan penanganan terhadap korban asap seperti di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kuangan Singingi dan Indragiri Hulu.

        "Saya tidak yakin di Dumai, Bengkalis dan Indragiri Hulu tidak ada kasus," katanya.

        Ia berharap sinergitas instansi dinas kesehatan di kabupaten/kota di Riau bisa lebih ditingkatkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau menanggulangi masalah kebakaran.

        "Masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum mengantisipasi status siaga darurat," keluhnya.

        Untuk mengantisipasi hal tersebut, Andra meminta Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang berada di kabupaten dan kota untuk turun langsung mendata ke Puskesmas.

        "Kepala UPT saya perintahkan minta data ke Puskesmas langsung karena sulitnya dapat data terkini dari kabupaten/kota," ujar Andra. (ant)