Riau Book - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pelalawan, Riau, telah menangani 19 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan yang beroperasi di daerah ini, tercatak sejak Januari hingga Agustus 2015.

"Sedangkan 17 kasus dari 19 jumlah kasus PHK ini, diantaranya disebabkan indisipliner dan bukan terpapar situasi perekonomian Indonesia saat ini," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Nasri Fisda Eli MSi melalui Kabid Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Iskandar SSos MSi, Rabu (9/9/2015) di Pangkalan Kerinci.

Ia menjelaskan, sebanyak 19 kasus PHK tersebut sebagian besar didominasi oleh perusahaan perkebunan seperti perusahaan perkebunan sawit PT Mitra Unggul Perkasa (PT MUP), PT PMBN, PT Musim Mas (PT MM) dan perusahaan perkebunan lainnya.

"Setidaknya hingga September ini, kita telah menangani 19 kasus PHK yang terjadi terhadap para karyawan di sejumlah perusahaan yang beroperasi di Negeri Amanah ini. Sedangkan dari 19 kasus PHK ini, 17 kasus diantaranya disebabkan oleh pelanggaran indisipliner," ujar Kabid PHI.

Diungkapkan Iskandar, bahwa untuk 2 kasus PHK lainnya, disebabkan adanya masalah perselisihan kepentingan seperti masalah air, listrik, perumahan dan perubahan PKB (perjanjian kerja bersama). Namun demikian, hingga saat ini, belum ada kasus PHK yang kita tangani ini akibat dampak masalah ekonomi.

" Jadi, dari jumlah 19 kasus PHK ini, belum ada kasus yang disebabkan oleh krisis ekonomi pada saat ini. Dan kasus PHK ini terjadi akibat hubungan yang tidak harmonis antara pekerja dan perusahaan yang di dominasi perusahaan sektor perkebunan," paparnya.

Diungkapkannya, bahwa dari 19 kasus tersebut, 11 kasus diantaranya telah selesai di tingkat mediasi. Artinya, kasus ini telah dibuat persetujuan bersama. Sedangkan sisanya sebanyak 8 kasus PHK lainnya, diselesaikan melalui sidang di pengadilan hubungan industrial.

" Dan alhamdulillah, jumlah kasus PHK ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2014 sebanyak 48 kasus dan 2013 sebanyak 35 kasus. Untuk itu, maka kita tentunya akan terus meningkatkan kinerja dalam masalah ketenagakerjaan khususnya dalam bidang PHI," sebutnya.

Namun demikian, sambung Iskandar, pihaknya tetap terus menghimbau agar pekerja maupun buruh dalam melakukan aktivitas pekerjaan harus dapat mentaati ketentuan yang berlaku. Dan juga diharapkan kepada para pekerja untuk dapat memberikan laporan kepada Disnaker, jika merasa dirugikan oleh perusahaan.

" Sedangkan kepada perusahaan, kita juga menegaskan untuk dapat mematuhi peraturan sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sehingga dengan hal tersebut, maka ketertiban dalam bekerja dapat tercipta dan terwujudkan," pungkasnya. (MC)