Riau Book - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Siak saat ini tercatat sebanyak 21 Ribu Kepala Keluarga, dengan sebanyak itu jumlah penduduk miskin saat ini tidak bisa dibebankan semuanya pada APBD Siak yang merosot tajam tahun ini. Namun demikian, ini akan ditanggung serta akan mendapatkan kartu Indonesia Sehat yang akan bekerjasama dengan BPJS.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Siak H Alfedri saat menggelar rapat pertemuan bersama BPJS di ruang kerjanya dalam rangka menyamakan persepsi terhadap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Siak, Kamis (05/01/2017).

Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Siak H Fauzi Asni, Kepala Dinas kesehatan Dr Toni Candra, Kepala Dinas Sosial Nurmasyah, Kepala Badan Keuangan H Said Arif fadillah, Kadis Pendudukan dan Pencatatan Sipil Rakhmansyah, Kabag Administrasi Kesra Yurnalis serta direktur RSUD Dr Benni dan Perwakilan dari BPJS.

Dikatakan H Alfedri, yang bisa dibantu dianggarkan serta ditanggulangi hanya untuk penduduk yang miskin, untuk itu program yang dianggarkan oleh Pemkab Siak hanya untuk kelas tiga yang tidak mampu terhadap pelayanan kesehatan tersebut.

Sehingga dikatakan oleh beliau, untuk bisa dibantu oleh daerah, maka dibuat kebijakan yang sesuai dengan memprioritaskan penduduk miskin. Untuk itu perlu mengantisipasi mulai tahun ini, program Jamkesda hanya melayani masyarakat yang tidak mampu yang telah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu juga yang akan dilayani yaitu bagi yang mempunyai KK serta KTP Kabupaten Siak.

"Inilah persamaan persepsi kita terhadap pertemuan ini, untuk itu program Jamkesda hanya menanggung masyarakat yang tidak mampu sampai bisa merujuk ke provinsi maupun pusat," kata Alfedri.

Beliau juga menambahkan, perlu membuat evaluasi terhadap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu yang masih terdata dengan mempunyai KTP serta KK Kabupaten Siak, dengan mendapatkan pelayanan kelas 3 di RSUD.

"Untuk kedepannya, untuk pelayanan kelas 3 harus di hitung terhadap petugas yang bertugas di kelas 3 tersebut agar bisa kita ketahui berapa anggaran yang akan dibutuhkan untuk petugasnya," tutupnya. (RB/Agus)

Follow News : Riau | Kampar | Siak | Pekanbaru | Inhu | Inhil | Bengkalis | Rohil | Meranti | Dumai | Kuansing | Pelalawan | Rohul | Berita Riau